Berita

Rencana Pembubaran TP4D, Kasi Intel: Bukan Program yang Salah, Tapi Oknumnya

SIANTAR, FaseBerita.ID – Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Pematangsiantar Bas Faomasi Jaya Laia, angkat bicara terkait peryataan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebut untuk membubarkan TP4 Pusat dan Daerah.

Pembubaran ini dipicu dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Jaksa di Yogyakarta.

“Kasus Yogja jadi berimbas ke daerah, itu nggak boleh dimarjinalkankan. Tidak semua seperti itu. Oknumnya yang harus diproses. Masalah itu gak perlu dikait-kaitkan. Kan oknum yang melakukan, bukan programnya,” kata Bas Faomasi Jaya Laia yang juga menjabat sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Siantar itu, Kamis (21/11) di ruang kerjanya.

Bas menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan jika memang TP4D dibubarkan. Tetapi Kejari tetap dapat melakukan penindakan. Namun, Kejari hanya fokus pada program utama.

“Pada intinya mengawal ini sebagai kewenangan untuk mencegah korupsi. Apabila TP4D nanti dibubarkan, penindakan tetap kami lakukan. Tupoksi kami awalnya dua yakni pencegahan dan penindakan. Sekarang hanya penindakan langsung proses hukum,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya tetap mengikuti instruksi dari pimpinan. Ia mengaku tidak dapat menyampaikan keinginan pribadi untuk isu pembubaran TP4D tersebut.

“Putusan tetap dari pimpinan. Kami yang di daerah hanya melaksanakan putusan pimpinan. Kami tetap melaksanakan tanggungjawab kami. Pada intinya kami tidak bisa berpendapat banyak. Ini berdasarkan kebijakan pimpinan. Akan kita jalani,” ujarnya seraya mengatakan ada sekitar 40 proyek Pemko Siantar yang kini tengah dikawal.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai TP4D yang terdiri dari unsur kejaksaan, banyak oknum yang menyalahgunakan jabatan tersebut.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung Blok M Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Tadi ada kesepakatan TP4P dan TP4D akan dibubarkan. Secara keseluruhan memang bagus, tapi daripada banyak mudaratnya lebih baik dibubarkan. Pembubarannya tak akan menyalahi aturan manapun karena upaya pendampingan pemerintah tak perlu secara struktural, tapi bisa melalui hukum,” ujarnya.

“Kadangkala TP4 dijadikan alat oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Misal kepala daerah membuat program lalu minta persetujuan TP4D, sehingga seakan-akan bersih tapi ternyata tidak bersih,” ujar Mahfud MD. (Mag 04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close