Berita

Rekanan PT KAI Diduga Mengemplang Pajak

Muslih: Benar Ada Permohonan Penurunan Tarif Pajak

FaseBerita.ID – Rekanan pengerjaan konstruksi pembangunan jalur Kereta Api Rantauprapat-Kotapinang diduga mengemplang (menghindar membayar) pajak mineral bukan logam dan batuan.

Indikasinya, hingga Jumat (20/9/2019) pihak kerjasama operasional (KSO) PT Maskar Sejahtera dan PT Karya Agung Mandiri Jaya belum juga melunasi kewajiban tersebut ke Pemkab Labuhanbatu.

Informasi dihimpun, kedua rekanan yang mendapat kontrak bernomor 14/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017, tertanggal 29 September 2017 itu, memperoleh kewenangan paket proyek RPK pengerjaan konstruksi pembangunan Jalur KA antara Rantauprapat Kotapinang KM 25+500 s/d 29+000.

Namun, material tanah urug (timbun) pembangunan lintasan kereta api yang diperoleh dari sejumlah usaha galian C di Labuhanbatu itu, terindikasi belum taat aturan. Sebab, belum sepenuhnya melakukan pelunasan pajak tanah timbun.

Sumber di lingkungan Pemkab Labuhanbatu menyebutkan, rekanan proyek itu “minta air” dan “merengek” ke Pemkab Labuhanbatu, terkait besaran tarif pajak yang dikenakan.

Sehingga, pihak rekanan menyurati Bupati Labuhanbatu dengan registrasi surat No: 86/MS-Kamanja/XII/2018 guna memohonan keringanan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.

“Ya, KSO dua perusahaan itu memohon penurunan tarif,” kata sumber, baru-baru ini.

Alasan mereka, lanjut sumber, tarif pajak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 di Labuhanbatu terlalu mahal.

Sehingga, pihak rekanan membanding-bandingkan tarif dengan daerah lain. Bahkan mengingatkan pihak Pemkab Labuhanbatu agar memprioritaskan aspek pembangunan nasional ketimbang sisi bisnis.

“Lah, mereka saja mengerjakan proyek itu juga lebih condong ke faktor bisnis dibanding sisi lainnya,” tambah sumber.

Sesuai surat permohonan KSO rekanan tersebut menyebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu yang cukup tinggi dengan nilai Rp3.750 per meter kubik untuk tanah urug. Dan Rp11.250 permeter kubik untuk sirtu. Sedangkan di daerah lain adalah Rp1.500 per m3 untuk tanah urug dan Rp2.500 permeterkubik untuk sirtu.

Informasi diperoleh dari kopian surat permohonan keringanan tarif tersebut, tertera di sana, sebagai bahan pertimbangan bupati dalam mengambil kebijakan mereka menuliskan dengan besaran tarif pajak yang setara dengan daerah lain maka dapat membantu untuk menyukseskan program Pemerintah untuk membangun Jalur Transportasi Trans Sumatera.

Sehingga, karena pembangunan itu bukan hanya untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan untuk masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, maka memperhatikan pembangunan jalur Kereta Api bukan hanya dipandang dari sisi bisnis semata.

Sementara itu, pihak Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu mengaku bersikukuh menegakkan tarif sesuai Perda. Kecuali ada petunjuk atasan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapeda Labuhanbatu, Muslih membenarkan jika pihak KSO proyek RPK 7 jalur keretaapi tersebut melakukan permohonan penurunan tarif.

“Benar. Ada surat mereka ditujukan ke Bupati Labuhanbatu. Permohonan penurunan tarif pajak,” kata Muslih kepada wartawan, Jumat (20/9/2019) di Rantauprapat. Untuk itu, mereka masih menunggu instruksi dari Bupati Labuhanbatu.

Soal pelunasan tarif pajak, Bapenda Labuhanbatu masih menerima sebahagian kecil untuk pengenaan tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, pihak KSO RPK, katanya sama sekali belum membayar pajak Perda 05.

“Karena mereka mengaku membayarkan pajak setelah pengerjaan proyek 80 persen. Dan menunggu realisasi permohonan penurunan tarif,” sebut Muslih.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu, Syahmat Nor Ritonga menegaskan agar Pemkab Labuhanbatu tak menurunkan tarif pajak tersebut. Sebab, dampak proyek tersebut Pemkab Labuhanbatu harus menanggung perbaikan infrastruktur sejumlah ruas jalan kabupaten.

“Kalau tidak diturunkan, pihak rekanan wajib membayar pengenaan tarif pajak yang dibebankan. Karena, kita juga menanggung kerusakan sejumlah titik badan jalan akibat pengangkutan material tanah urug proyek tersebut,” ujarnya, Minggu (22/9/2019) sore.

Memang, kata dia, Pemkab Labuhanbatu dapat menurunkan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati. Namun, mesti dengan besaran tarif 25 persen dari harga pasar. Dan, dengan melakukan survey harga pasar terkini.

“Tidak boleh serta merta bupati menurunkan tarif di bawah harga pasar. Dan mesti dengan survey harga terkini,” tandasnya. (bud/rah)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close