Berita

RDP di DPR, Sepakat Menunda Pilkada 2020

FaseBerita.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, sepakat menyetujui penundaan Pilkada serentak 2020, Senin (30/3/2020).

Penundaan Pilkada serentak 2020 itu karena melihat perkembangan Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI.

Dengan Penundaan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Atas Penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Pandami Covid-19.

Nota hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Ketua Rapat, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan dan Plt Ketua DKPP, Prof Muhammad.

KPU Kabupaten Simalungun, Raja Ahab Damanik saat dikonfirmasi via selulernya, Senin (30/3/2020) sekira pukul 21.00 WIB, membenarkan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

“Iya, bukan di Kabupaten Simalungun saja, tapi di seluruh Indonesia ditunda. Baru tadi ada RDP dengan Mendagri, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP supaya tahapan Pilkada serentak 2020 itu dilakukan penundaan,”ujarnya.

Saat ditanyai lebih lanjut, Raja Ahab Damanik mengatakan kemungkinan besar Pelaksanaan Pilkada, 23 September 2020 akan ditunda karena Pemerintah lebih fokus penanganan Covid-19.

“Kalau jadwalnya kapan, itu belum karena masih dalam pembahasan antara KPU, Bawaslu dengan Pemerintah dan DPR RI, itu kemungkinan bisa jadi tahun 2021 dilaksanakan karena masih menunggu Perppu dikeluarkan oleh Presiden, nanti kita lihat di Perppu itu kapan dijadwalkan kembali,”sebutnya.

Masih Raja Ahab Damanik, untuk PPK juga  dilakukan penonaktifan untuk sementara dab akan bekerja kembali bila tahapan akan dimulai kembali.

“Untuk PPK kita lakukan penonaktifan tetapi ketika tahapan akan dimulai kembali, mereka PPK yang telah ditetapkan itu yang akan bekerja kembali, tidak ada seleksi ulang,”terangnya.

Raja Ahab Damanik berharap agar Wabah Covid-19 ini cepat berlalu dan kerja penyelenggaraan kembali normal seperti biasa.

“Kita tetap berdoa, mudah-mudahan wabah Covid-19 ini cepat selesai pulih, supaya kerja-kerja Penyelenggaraan ini kembali normal seperti biasa,”harapnya.(mag-05/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button