Berita

Raya Square Kembali Dipagar Fransiskus Saragih

FaseBerita.ID – Setelah menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun meminta penjelasan soal status tanah lokasi bangunan milik Koperasi Bersama Kita Bisa di Sigundaba, Sondi Raya, namun tidak mendapatkan jawaban, Fransiskus S Sumbayak kembali memagar lokasi yang dikenal dengan Raya Square, Senin (25/2).

Menurut Fransiskus Sumbayak, pemagaran tersebut berikut larangan penggunaan lahan, sudah tepat karena dirinya sebagai pemilik yang sah.

“Saya sudah menyurati Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Daerah, tidak ada jawaban. Kedatangan rombongan Kabag Hukum, Kadis Koperasi dan Camat Raya kemarin, sebagai apa? Lalu mana buktinya mereka memiliki surat tanah tersebut?” kata Fransiskus Sumbayak.

Menurut Fransiskus, pada aksi pemagaran yang pertama, dirinya sudah membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Koperasi Bersama Kita Bisa. Tidak ada penjelasan yang konkrit, dan mereka lepas tangan.

“Harusnya ini persoalan antara saya dan Koperasi Bersama Kita Bisa. Kenapa Pemkab Simalungun yang turun tangan. Lalu pihak koperasi dimana?” katanya.

Baca: Pejalan Kaki jadi Korban Lakalantas

Pria yang akrab dipanggil Frans ini menegaskan, dirinya merupakan pemegang hak atas tanah lokasi bangunan Raya Square itu. Itu dibuktikan dengan surat penyerahan hak dari Tuan Lampu Saragih kepada Maludin Purba tertanggal 21 Mei 1987, surat penyerahan hak dari Jonedi Agustinus Purba (cucu Maludin Purba) kepada Fransiskus S. Sumbayak tertanggal 6 November 2018.

Dekopimda Tak Tahu Soal Koperasi Bersama Kita Bisa

Terpisah, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Simalungun Rudianto Damanik mengaku tidak mengetahui soal Koperasi Bersama Kita Bisa. Sejak berdiri dan beroperasi, pihak Dekopimda Simalungun tidak pernah dilibatkan oleh pihak koperasi.

“Tidak dipungkiri, soal polemik lahan Koperasi Bersama Kita Bisa, kita sudah mendapat informasi. Namun kita tidak bisa terlalu jauh mencampuri, karena selama ini mereka tidak ada berhubungan dengan Dekopinda. Padahal, Dekopinda sendiri juga menyediakan bantuan hukum kepada koperasi yang bermasalah secara hokum,” kata Rudianto Damanik.

Dijelaskan Rudianto, masih banyak koperasi di Kabupaten Simalungun yang tidak membuka hubungan dengan Dekopinda. Sehingga Dekopinda tidak mengetahui langsung proses di koperasi.

“Kita sudah sampaikan berkali-kali. Jangan setelah bermasalah, baru melibatkan Dekopinda,”kata Rudianto. (esa)

Tags

Berita lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close