Berita

Ramayana Protes Pengalihan Arus Lalu-lintas

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pengalihan arus lalu-lintas di Jalan Sutomo, Pantoan, dan Pattimura yang diberlakukan sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu mengundang reaksi keberatan dari pihak manajemen Ramayana Departement Store. Surat protes pun  dilayangkan ke DPRD Pematangsiantar.

Kamis (31/10/2019) Komisi 3 DPRD Pematangsiantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Ramayana, Dinas Perhubungan, Polres Pematangsiantar melalui Satuan Lalu-lintas (Satlantas), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pematangsiantar.

Dari RDP yang berlangsung sekitar dua jam itu, disimpulkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempertimbangkan keberatan pihak Ramayana. Selanjutnya, arus lalu-lintas agar diberlakukan secara temporer. Lalu, menertibkan pedagang kaki lima, loket bus di inti kota.

“Pihak manajemen Ramayana merasa resah dengan adanya pengalihan arus lalu-lintas di Jalan Sutomo, Jalan Pantoan, dan Jalan Pattimura, yang dominan di sekitaran Ramayana. Hal ini membuat berkurangnya konsumen yang berdampak pada omset penjualan barang di Ramayana,” terang Denny membacakan surat dari pihak Ramayana.

Manajer Ramayana, Samsul, menjelaskan sejak adanya peralihan arus lalu-lintas, tingkat konsumen di Ramayana menurun drastis.

“Jikalau hal ini berlanjut, tidak tertutup kemungkinan berdampak pada pengangguran secara besar-besaran. Kami berharap Pemko Pematangsiantar melalui BPKAD, Dinas Perhubungan, Polres melalui Satlantas, dan DPRD, agar keluhan kami didengarkan,” kata Samsul, dan menambahkan telah terjadi pengurangan jumlah karyawan hampir 20 orang sejak Juli lalu.

Menurut Samul, pihak Ramayana selama ini sudah berkontribusi dan mengikuti aturan yang ada, seperti pembayaran PBB, royalti, pajak reklame/iklan, dan menghibahkan dua mobil pengangkut sampah.

Kepala Satuan Lalu-lintas (Kasatlantas) Polres Pematangsiantar, AKP Septian Dwi Arianto dalam kesempatan tersebut mengatakan, rekayasa pengalihan arus lalu- lintas sudah dilaksanakan sejak Mei 2019 lalu. Ia mengaku tidak pernah mengundang pihak manajemen Ramayana terkait rekayasa pengalihan arus lalu- lintas tersebut. Pembicaraan, katanya, dilakukan sebatas internak dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pematangsiantar.

“Kalau akan diubah, akan menimbulkan polemik baru dan akan timbul juga pernyataan masyarakat yang mengatakan pemerintah itu tidak konsisten,” tukasnya.

Kata Septian, rekayasa pengalihan arus lalu-lintas tersebut dinilai sudah cukup baik. Sebab berdasarkan data sebelum dan sesudah diberlakukan pengalihan, ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik.

“Tahun 2018 tingkat kecelakaan di sekitar Ramayana cukup tinggi, begitu juga tingkat kemacetan. Setelah tahun 2019, belum ada laporan kecelakaan di sekitaran Ramayana. Tingkat kemacetan juga sudah berkurang. Berarti pengalihan arus lalu-lintas sangat positif dan bagus,” jelas Septian.

Mewakili Dinas Perhubungan (Dishub) Pematangsiantar Abidin Damanik menyebutkan, rekayasa arus lalu-lintas tersebut bertujuan mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan lalu-lintas.

“Dulunya, yang mengakibatkan kemacetan karena adanya pertemuan arus lalu- lintas dari Jalan Sangnaualuh, Jalan Pantoan ke Jalan Pattimura dan Jalan Sutomo,” terangnya.

Sedangkan dari BPKAD mengatakan, kontribusi Ramayana sebesar Rp56 juta per tahun, terhitung sejak tahun 2004 hingga 2019. Perjanjian sebelumnya, dengan anggaran sebesar Rp56 juta hanya berlaku selama lima tahun.

Terpisah, anggota Komisi 3 DPRD Pematangsiantar Daud Simanjuntak menjelaskan, sesuai keputusan rapat harus diselesaikan akar permasalahan.

“Yang pertama, Pemko Pematangsiantar harus menuntaskan akar permasalahan yang mengakibatkan kemacetan lalu-lintas. Loket-loket bus yang ada di sana harus ditertibkan. Begitu juga para pedagang di trotoar. Untuk jangka panjang, perlu dipikirkan membangun jembatan penyeberangan. Selain itu, sekolah yang berada di dekat situ dipindahkan pintu masuknya,” terangnya.

Daud juga mempertanyakan keberadaan loket angkutan umum dan pedagang kaki lima di sana.

“Sebelum kita lanjutkan pembahasan persoalan dengan adanya pengalihan arus lalu-lintas, di inti kota sekarang banyak pool angkutan umum. Kita dudukkan dulu persoalan titik kemacetan. Kenapa nggak ditertibkan terlebih dahulu pool angkutan di sana? Untuk PAD, perlu ditanyakan apakah Ramayana berkontribusi terhadap PAD? Untuk apa dibahas persoalan ini kalau Ramayana tidak berkontribusi?” tegasnya.

Dikatakan Daud, ternyata Ramayana mengeluarkan royalti sebesar Rp56 juta untuk PAD sejak 2004 sampai 2019. Perjanjian sebelumnya, dengan anggaran sebesar Rp56 juta hanya berlaku selama lima tahun. Itu pun sangat rendah.

“Nanti kita akan membahas kembali masalah royalti ini dengan Pemko Pematangsiantar,” ujarnya.

Warga Dukung Pengalihan Arus Lalu-lintas

Sementara itu, masyarakat pengguna jalan mengaku sangat mendukung pengalihan arus lalu-lintas di seputaran Ramayana.

Salah seorang warga, Erik mengatakan pengalihan arus lalu-lintas itu harus dilanjutkan.

“Arus lalu-lintas itu untuk kepentingan umum dan publik. Jadi untuk kebaikan,” ujarnya.

Erik berharap pemerintah tegas dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak lain.

“Ini murni untuk kepentingan umum. Saya berharap pengalihan arus lalu-lintas ini dilanjutkan dan jangan lagi diubah,” katanya.

Warga lainnya, Agus mengatakan pengalihan arus lalu-lintas berdampak positif.

“Saya juga selaku masyarakat dan pengguna jalan umum meminta pemerintah, polisi, dan Dinas Perhubungan kalau mau menghindari kemacetan, justru parkiran sepedamotor di depan pintu masuk Ramayana ditertibkan,” tukasnya.

Anggota DPRD Pematangsiantar dari Fraksi PDIP Astronout Nainggolan menilai pengalihan arus lalu-lintas sudah berjalan baik. Ia justru setuju jika dilakukan pelebaran jalan di belakang gedung Ramayana.

“Kita harus melihat lebih ke kepentingan umum dan mengakomodir kepentingan Ramayana,” tandasnya.

Astronout mengharapkan pihak Ramayana melakukan inovasi dan improvisasi dalam sistem bisnis dagang. Ia tidak percaya omset turun hingga Rp3 miliar karena alasan arus lalu-lintas.

“Yang perlu ditertibkan keberadaan pool bus dan halte. Dengan hilangnya pool bus, dapat membuat arus lalu-lintas lebih rapi,” katanya. (mag-04)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close