Berita

PT Taspen Cabang Pematangsiantar Salurkan 300 Paket Sembako Murah

SIANTAR, FaseBerita.ID– Jelang Hari Raya Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, PT Taspen Persero Cabang Pematangsiantar menyalurkan 300 paket sembako bagi ASN di lingkungan Pemko Siantar dan masyarakat yang bermukim di sekitar kantor PT Taspen, Kamis (19/12) lalu.

Kepala Cabang PT Taspen Pematangsiantar melalui Kabid SDM dan Umum Harry Saputra mengatakan bahwa penyaluran 300 paket sembako tersebut merupakan kegiatan tahunan perusahaan BUMN tersebut.

“Penyaluran sembako kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pasar murah. Harga per paket sembako dijual seharga Rp10 ribu. Paket sembako berisi gula pasir, minyak goreng, 2 Kg beras dan teh kotak serta garam senilai Rp50 ribu,” jelas Harry.

Menurutnya, paket sembako itu dibagi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan mitra kerja PT Taspen di lingkungan Pemko Pematangsiantar, seperti di kantor BKD, ASN yang berada di rumah dinas walikota, Sekretariat Pemko Siantar dan di sekitar kantor dan rumah dinas PT Taspen.

“Sembako ini kan tiap tahun ada programnya. Bahkan setahun bisa 3 kali dibagikan,  jumlahnya variatif. Biasanya kita salurkan jelang Natal dan Tahun Baru serta Hari Raya Idul Fitri. Untuk hasil penjualan sembako kali ini, semuanya kita sumbangkan ke Masjid Al-Ikhlas di Karang Sari Permai.”

Disebutkan, penyaluran sembako itu merupakan bentuk perhatian PT Taspen kepada mitra kerja maupun masyarakat sekitar lingkungan kantor, serta membantu pemerintah dalam hal sandang pangan.

Ia menjelaskan penyaluran paket sembako murah ini juga merupakan wujud kepedulian manajemen PT Taspen Persero kepada warga sekitar. “Kami ingin wujudkan komitmen perusahaan dalam membantu sesama sesuai tagline PT Taspen Persero yakni BUMN hadir untuk negeri. PT Taspen juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk warga Kota Pematangsiantar, khususnya ASN dan Non ASN.”

 

Taspen Proteksi JKK dan JKM PPPK

Taspen menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam dua kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara Negara dan bukan penyelenggara Negara. Program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun2015 yang dikelola oleh BPJS TK sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh Taspen. Selain itu untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen.

Peraturan Pemerintah di atas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Dengan ini, Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat Negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS, termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan.(rel/hez)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close