Berita

PT Samudera Perkasa Abadi Tolak Bayar Pesangon

FaseBerita.ID – PT Samudera Perkasa Abadi (SPA) akhirnya menjawab tuntutan karyawannya, Alex Kristian Sihotang yang di PHK sepihak sebulan lalu. Dengan lantang pihak PT SPA yang diwakili oleh Godfried Sirait selaku Kepala Personalia menyatakan menolak membayar pesangon karyawan tersebut.

Hal itu disampaikan Godfried pada rapat yang digelar oleh Disnaker Tapteng, Senin (17/2). Katanya, penolakan pembayaran pesangon tersebut merupakan keputusan dari pemilik perusahaan, Juli. “Saya hanya disuruh menyampaikan kalau perusahaan tidak bersedia membayar pesangon,” kata Godfried.

Disinggung mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur kewajiban perusahaan membayar pesangon karyawan yang di-PHK, pihak perusahaan seolah tidak peduli dengan ketetapan pemerintah tersebut. “Sekali lagi saya katakan, bahwa saya bukan penentu. Saya hanya disuruh menyampaikan saja,” tukasnya.

Menanggapi pernyataan pihak PT SPA tersebut, Asdin Sitompul selaku Kepala Seksi Perjanjian Kerja dan Jamsostek Disnaker Tapteng yang memimpin rapat tidak mampu berkata apa-apa. Dia malah berencana melepas persoalan tersebut dan melimpahkannya ke Disnaker Provinsi.

“Kalau pihak perusahaan sudah mengatakan demikian, maka kami akan melimpahkan kasus ini ke provinsi,” kata Asdin dengan enteng tanpa memberi penegasan terhadap pihak PT SPA yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan Undang-undang.

Mendengar pernyataan Asdin tersebut, Parulian Sihotang, selaku penerima kuasa penyelesaian kasus tersebut dari Alex spontan kaget. Karena, tidak ada penegasan yang dilakukan pihak Disnaker terhadap pihak perusahaan atas pernyataannya.

Sikap pasrah Disnaker Tapteng tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan Pemkab Tapteng melalui Disnaker untuk menerapkan Undang-undang Ketenagakerjaan di bumi Tapteng.

“Pemkab Tapteng merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pihak perusahaan sudah jelas-jelas menantang undang-undang. Mereka dengan tegas menolak membayar pesangon karyawan yang di-PHK sesuai enggannya ketentuan yang tertera pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Tapi, Disnaker malah tidak berani tegas dengan menunjukkan kekuatannya sebagai pemerintah kepada pihak perusahaan. Disnaker langsung pasrah, ingin melimpahkan kasus ini ke provinsi. Jadi, jangan salahkan kalau kami menyebut Pemkab Tapteng ini tidak mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat Tapteng yang dizolimi oleh pihak perusahaan-perusahaan besar seperti ini,” kata Parulian dengan lantang.

Anehnya, Asdin menolak bila pihaknya disebut tidak mampu memperjuangkan hak-hak karyawan yang di-PHK sepihak oleh salah satu perusahaan perikanan terbesar di Tapteng tersebut. “Jangan bilang kami tidak mampu. Ada jenjangnya. Kalau perusahaan sudah mengatakan begitu, maka akan kita limpahkan ke provinsi,” ketusnya diamini Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Industrial Disnaker Tapteng, Betty Simanullang.

Menengahi perdebatan tersebut, Kabid Hubungan Industrial Jamsostek, Nasaruddin Pulungan berjanji akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Kepala Disnaker Tapteng, Parulian Sitompul yang sedang tidak berada di kantor. Pihaknya akan membahas langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.

“Baiklah, kami akan menyampaikan hasil rapat ini duli ke atasan kami. Bagaimana nanti keputusannya, akan kami sampaikan nanti,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Parulian Sihotang meminta Disnaker Tapteng untuk mensomasi pihak PT SPA atas penolakannya membayar pesangon karyawan tersebut. Karena itu merupakan kewajiban seluruh perusahaan tanpa terkecuali.

“Di undang-undang itu disebutkan perusahaan wajib membayarkan. Kami berharap, Disnaker menyurati pihak perusahaan. Ini negara hukum. Undang-undang ketenagakerjaan itu dibuat oleh negara, bukan saya. Semua perusahaan harus tunduk di bawah peraturan negara. Jangan mentang-mentang punya uang banyak, maka seenaknya melanggar undang-undang,” ketusnya.

Tak hanya itu, dengan pernyataan pihak PT SPA tersebut, Ketua LSM Kupas Tumpas ini malah menduga kalau pemecatan Alex merupakan skenario. Karena Alex sudah bekerja selama 9 tahun di perusahaan tersebut.

“Saya malah curiga, kasus pencurian kayu bekas yang dituduhkan kepada adik saya ini adalah skenario. Agar pihak perusahaan tidak terbebani uang pesangon. Dituduh mencuri agar karyawan tidak berani menuntut pesangon, karena takut dipolisikan. Bila perlu, pihak perusahaan harus membuktikan kasus pencurian tersebut, Silahkan laporkan ke polisi. Tapi, kalau ternyata tidak terbukti, maka sebagai warga negara saya juga akan melaporkan balik tuduhan tersebut,” tegasnya sembari juga menduga kalau modus seperti ini sudah sering dilakukan pihak perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pesangon.

Seperti diketahui, sebelumnya perusahaan tersebut bernama PT Putra Ali Sentosa (PAS) yang berganti nama menjadi PT SPA. Beberapa bulan yang lalu, PT PAS merumahkan karyawannya tanpa pesangon.

Permasalahan tersebut pun dilapor ke organisasi buruh yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). SBSI kemudian beberapa kali menggelar aksi demo di depan PT PAS, menuntut pengusaha membayarkan kewajibannya atas pesangon karyawan yang di PHK. (ts)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close