Berita

PT Bridgestone Abaikan Panggilan DPRD Asahan

FaseBerita.ID – PT Bridgestone tidak menghadiri pemanggilan Komisi D DPRD Kabupaten Asahan terkait klaim perusahaan atas areal Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ketua Komisi D DPRD Asahan Irwansyah Siagian mengatakan, pihaknya telah memanggil dua kali perusahaan ini. Namun tidak pernah hadir. “Mereka kita panggil atas pengaduan warga dari empat desa yang keberatan atas klaim dari PT Bridgestone terhadap DAS,” ungkap Irwansyah, Kamis (23/7).

Dia mengatakan, seharusnya hari ini (kamis) digelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bridgestone dan masyarakat yang terlibat sengketa tentang kawasan DAS itu. Tapi terpaksa batal  karena perusahaan tidak hadir.

“Kalau saya menilai perusahaan ini cukup bandal karena mereka tidak koperatif terhadap masalah ini. Mereka tidak ada etika baik karena tidak mau hadir,” ungkap Ketua Komisi D.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu akan segera menyusun agenda untuk turun ke lapangan dengan mengecek lokasi DAS tersebut dan mendatangi perusahaan.

Informasi dihimpun, masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Bandar Pulau yakni Desa Buntu Maraja, Gunung Berkat, Ginting Malaha dan Desa Perkebunan Aek Tarum yang tergabung dalam sebuah Kelompok Tani (Koptan) Cabe Lestari mengadu ke Komisi D DPRD Kabupaten Asahan karena dilarang oleh PT Bridgestone untuk melakukan penanaman cabai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Sakur karena perusahaan mengklaim areal DAS tersebut adalah bagian dari HGU.

PT Bridgestone adalah sebuah perusahaan perkebunan karet yang terletak di kawasan Kecamatan Bandar Pulau, tepatnya di kawasan 4 desa tersebut turut dipanggil ke Komisi DPRD Kabupaten Asahan untuk mengikuti RDP. Namun tak satupun pihak management yang tampak hadir di RDP ini.

Disebutkan bahwa PT Bridgestone telah mengklaim atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Sakur, perbatasan desa Buntu Maraja dan  Perkebunan Aek Tarum.

Camat Bandar Pulau Irwansyah Siahan mengaku sudah memperingati perusahaan namun tidak ditanggapi.

“Bahkan kami sudah panggil pihak management perusahaan, namun tidak ada satupun yang hadir,” kata Camat.

Sementara itu warga dari empat desa meminta DPRD dan  Pemkab Asahan menyelesaikan konflik soal DAS ini.

Dalam RDP dengan Komisi D DPRD Asahan yang hanya dihadiri oleh warga empat desa tersebut,  warga mengancam akan turun tangan dengan caranya sendiri jika konflik DAS itu tidak terselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Kita akan tuntaskan konflik ini dengan cara sendiri. Karena ini negara hukum, seharusnya perusahaan tunduk kepada peraturan. Ini dipanggil DPRD saja tidak mau hadir, inikan keterlaluan. Ini menunjukkan perusahaan tidak menghargai pemerintah daerah,” cetus seorang warga perwakilan dari empat desa tersebut.

Manager PT Bridgestone Robinson Purba saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsappnya tidak menanggapi sama sekali. Hingga berita ini dikirim Robinson Purba tidak menjawab pesan yang mempertanyakan kenapa pihak perusahaan tidak hadir dalam RDP tersebut. (bay/rah)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button