Berita

Presiden Joko Widodo: Kepala Daerah Jangan Buru-buru Menutup Kota

FaseBerita.ID – Presiden Joko Widodo meminta adanya penanganan yang lebih detail terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengingatkan jangan sampai kepala daerah hanya menutup akses suatu kota.

“Perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran,” kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Jokowi mengaku sudah mengingatkan berkali-kali untuk penerapan strategi berbasis lokal, baik aspek intervensi maupun pembatasan. Aspek terendah misalnya di tingkat RT, RW hingga kampung.

“Sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus. Karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten atau kota tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi,” jelas Jokowi.

Jokowi memandang setiap provinsi pasti ada yang zona hijau dan kuning. Karena itu butuh pendekatan yang berbeda-beda pula.

“Oleh sebab itu, sekali lagi strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas. Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten,” jelas Jokowi.

Jokowi mengingatkan semua pihak agar bekerja berbasiskan data sehingga langkah-langkah intervensi bisa berjalan lebih efektif dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.

“Sekali lagi manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di delapan provinsi yang mejadi prioritas yang sudah sejak dua bulan lalu saya sampaikan,” jelas dia.

Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya.

Terutama dalam hal penerapan sanksi. Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.

“PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” ujar Bamsoet di Jakarta. (tan/jpnn/jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button