Berita

Presiden Joko Widodo Ancam Cabut Izin Konsesi Lahan

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Presiden RI Joko Widodo mengancam mencabut izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau perorangan, jika izin itu digunakan menyengsarakan dan memenjarakan rakyat.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika mejawab laporan yang disampaikan Aliansi Tapanuli Raya (Altra) terkait persoalan izin konsesi yang terjadi di Tapanuli Utara yang mengakibatkan rakyat berurusan dengan hukum. “Bukan hanya di Sumatera Utara ini pak Ottoniyer permasalahan izin konsesi lahan ini, hampir di seluruh Indonesia. Baru-baru ini lagi ada persoalan di Bengkulu yang mengakibatkan masyarakat harus berurusan dengan hukum,” kata Jokowi dalam pertemuan khusus Presiden dengan Altra di Hotel WI Sibolga, Minggu (17/3).

Menurut Jokowi, dia sudah memerintahkan menteri KLHK dan BPN urusan desa dan urusan kampung yang ada di kawasan hutan harus sudah terbit status hukumnya sampai bulan April 2019. “Saya tidak mau lagi rakyat jadi menderita kena gusur dan masuk penjara gara-gara izin konsesi ini. Padahal masyarakat sudah bermukim di lahan itu sejak 30 hingga 40 tahun lamanya,” pungkasnya.

Sementara seseorang, sambung Jokowi, datang dengan bermodalkan izin konsesi dan dengan seenaknya menggusur masyarakat yang sudah bermukim puluhan tahun. “Ini tidak boleh, logika berpikirnya dimana? Saya marah kalau hal ini masih berlanjut,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, dia akan menggunakan haknya sebagai Presiden untuk mencabut izin konsesi itu kalau sulit. “Jika sulit mencabut izin konsesi itu, saya akan gunakan hak presiden saya untuk mencabutnya. Jangan mentang-mentang pegang hak izin pemanfaatan hutan, kemudian secara hukum menang dan memenjarakan warga. Itu tidak bisa! Banyak masyarakat yang menangis mengadu kepada saya karena masalah ijin konsesi ini,” ketusnya.

Dia mengatakan, ada pemilik izin yang tidak mau kompromi dengan masyarakat, padahal hanya sedikit lahan yang dipakai masyarakat dari puluhan ribu hektare izin konsesi yang diberikan negara. “Saya juga sudah sampaikan kepada para gubernur, bupati agar melindungi rakyat yang menghadapi persoalan seperti ini, bukan sebaliknya,” tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, menteri terkait juga sudah berjanji akan membenahi persoalan ini. “Terus terang saya jengkel dan marah dengan kalau sudah seperti ini. Pemilik ijin konsesi tidak bisa bertindak arogan dan semena-mena, karena lahan itu adalah milik negara yang diberikan ijin untuk dikelola, dan negara bisa mencabut ijin itu kapan saja,” tandasnya. (ril/rb)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close