Berita

Presiden Ingatkan Perbaikan Rekrutmen CPNS 2019

FaseBerita.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11/2019), untuk mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rekrutmen CPNS 2019.

Secara umum, lanjut Tjahjo Kumolo, arahan Presiden Jokowi berkaitan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. “Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek,” kata Tjahjo usai bertemu Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, serta menerapkan informasi teknologi (IT) dengan baik.
Kemudian, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital dan pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

“Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kemenpan RB selaku koordinator reformasi birokrasi juga diarahkan bekerja sama dengan Kemendagri dalam hal penataan birokrasi di pemerintahan daerah. Kemudian dengan Kemenko Polhukam dari aspek stabilitasnya. Secara khusus, dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Presiden menginginkan target reformasi birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, serta manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

“Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya,” tandas Tjahjo.

Arahan Presiden jokowi, menurut Tjahjo, bertujuan untuk memangkas julur birokrasi yang berbelit, sehingga masalah perizinan dapat diefisienkan untuk melayani dengan cepat.

Pastikan Passing Grade CPNS 2019 Lebih Rendah

Nilai kelulusan atau passing grade dalam penerimaan CPNS 2019 lebih rendah dibanding tahun 2018. Berdasar PermenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2019 yang diteken MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 11 November 2019, disebutkan nilai PG jalur umum, yakni untuk tes karakteristik pribadi (TKP) sebesar 126, tes intelegensia umum (TIU) 80, dan untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) 65.

Jika dibandingkan dengan SKD CPNS 2018, maka tahun ini PG untuk jalur umum mengalami penurunan pada TKP. Terutama untuk TKP dan TWK.

Pada tes CPNS 2018, pada tahap SKD, PG untuk TKP mencapai 143, TIU 80, dan TWK 75. Tingginya PG SKD 2018 itu membuat banyak pelamar tidak lolos sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mengisi formasi yang lebih dari 50 persen kosong. Yakni menggunakan sistem rangking.

“Passing grade kami turunkan karena pada seleksi penerimaan sebelumnya ada beberapa daerah yang pesertanya tidak ada yang lolos,” kata Menpan-RB Tjahjo Kumolo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2019).

Mantan mendagri itu menyebutkan sudah menerbitkan SK mengenai penyusunan soal dalam rangka seleksi penerimaan CPNS 2019.

“Yang menyusun soalnya bukan BKN, bukan Kemenpan-RB tapi beberapa perguruan tinggi, soalnya disimpan ada kuncinya,” katanya.

Tjahjo menyebutkan, panitia seleksi CPNS 2019 memasukkan soal-soal bahaya laten, soal radikalisme, terorisme, wawasan kebangsaan dalam soal soal itu.

“Itu tes tertulis dulu. Nanti lebih detil di wawancara, kami sudah koordinasi dengan BNPT, Mabes Polri dan MoU dengan 11 kementerian/lembaga,” katanya.

Tjahjo juga menjelaskan untuk tahun 2019 ini, pemerintah tidak menerima lagi CPNS tenaga administrasi.

“Karena sudah ada 1,6 juta, nanti mau disisir, karena untuk memenuhi tenaga guru dan perawat saja itu gak cukup tiga tahun, sekarang mengangkat 10 yang pensiun bisa 12. Nah kalo dulu yang pensiun 15, diangkat sepuluh, yang lima honorer, akhirnya numpuk sehingga tidak mengatasi masalah,” katanya.

Ia menyebutkan pemerintah juga membuka peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. “Kami berikan peluang di semua bidang kecuali hal hal khusus yang memang tidak bisa,” kata Tjahjo Kumolo. (jpnn)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close