Berita

Polisi Dalami Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar di Humbahas

Kelompok SPP Ditenggat Dua Bulan

FaseBerita.ID – Jajaran Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Unit III Tipikor Satreskrim melakukan pendalaman kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di daerah tersebut yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 8,7 miliar, berdasarkan hasil audit Inspektorat.

Kapolres Humbahas Rudi Hartono melalui Kasubbag Humas Bripka Syawal Lolo Bako menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) yang membina dan mengawasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di daerah itu serta meminta hasil audit kepada pihak Inspektorat/ APIP yang sebelumnya telah diminta melalui surat terkait kegiatan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat yang diberikan kepada Unit Tipidkor pada 29 Juli 2020, ditemukan kerugian negara sebesar Rp8.755.800.533. “Akibat masih banyak kelompok SPP yang belum melunasi tunggakannya,” kata Syawal melalui whatsapp, Kamis (30/7).

Pihak kepolisian juga telah mengadakan klarifikasi terhadap Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM.MP pada sepuluh kecamatan di Humbahas selaku unit yang mengelola operasiaonal kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, di kecamatan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, ditemukan masih banyak kelompok SPP melakukan penunggakan dalam pembayaran pinjaman,” tukasnya.

Syawal menambahkan, dari sepuluh kecamatan di Humbahas, hanya dua kecamatan yang masih aktif menjalankan program SPP, yaitu Kecamatan Paranginan dan Pollung.

Rencananya, dalam waktu dekat, polisi akan mengundang kelompok SPP yang menunggak sesuai dengan hasil audit Inspektorat untuk dilakukan wawancara serta memberikan waktu selama enam puluh hari untuk mengembalikan kerugian negara. (sht)





Back to top button