Berita

Polemik Pemecatan Kapas Pasar Dwikora, Sekda Menunggu Laporan Direksi

FaseBerita.ID – Persoalan pemecatan mantan Kepala Pasar Mindo Nainggolan, berujung polemik berkepanjangan. Mindo Nainggolan merasa tidak memiliki kesalahan, namun versi Direksi PD Pasar Horas Jaya, Mindo ternyata melakukan banyak pelanggaran.

Terkait polemik ini, Sekda Kota Siantar Budi Utari, mengaku masih menunggu laporan dari Direksi karena masalah ini baru ia ketahui melalui media massa. Menurutnya, belum etis menyampaikan pendapat atau mengambil tindakan sebelum ada laporan dan inilah alasan rasa takutnya memberi jawaban kepada publik.

Sementara Direksi PD PHJ dipimpin Bambang K Wahono, Minggu (3/3) dalam release pers menyampaikan, Badan Pengawas PD PHJ telah melakukan investigasi dan menemukan pungli di lapangan yang dilakukan Mindo Napitupulu. Namun untuk menutupi kejahatan dan kesalahannya, Mindo Nainggolan mengaku telah menerima uang Rp 1 juta per kios dan bersedia menyerahkannya ke PD PHJ. Oleh Badan Pengawas saat itu tidak mau menerimanya karena tidak tahu jenis sumber pemasukannya dari mana. Karna belum ada acuan atau peraturan direksi yang bisa dijadikan dasar menjadikan itu sumber pemasukan. Maka Badan Pengawas menugaskan Kasubag Kas dan Pajak untuk menerimanya, hanya sebagai titipan.

Pada Desember 2018, setelah dilantiknya direksi, ternyata temuan semakin banyak, laporan dari para calon pedagang mulai muncul dengan bukti kwitansi. Para pedagang yang dijanjikan mulai mempertanyakan dan kebohongan Mindo. Laporan yang diterima dari pedagang, bukanlah Rp1 juta per kios. Data yang kami miliki ada yang Rp15.000.000 dan ada yang Rp30.000.000 per orang.

Budi Utari Siregar

Masih dalam proses investigasi Direksi, dari sekitar 54 nama-nama pedagang yang direkomendasikan Mindo, memberi uang kisarannya sebesar Rp 3,2 juta agar bisa mendapat kios Balairong Dwikora. Menurut jajaran Direksi, temuan inilah yang membuat Mindo resah dan membela diri lewat berbagai cara. Direksi mengambil sikap tegas menonaktifkan Mindo dari jabatannya atas penyalahgunaan jabatan dan penggantinya Amry Azhari selaku direktur operasional.

“Adapun rekaman yang dijadikan Mindo Nainggolan adalah merupakan kejahatan IT yang dapat dikenakan sanksi Pidana, karena merupakan upaya untuk menjebak para direksinya dengan cara merekam pembicaraan sehingga terlibat dalam permainan kotornya. Namun hal itu tak pernah terjadi, sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani Mindo,” ucapnya.

Mengenai pernyataan Direksi tersebut, Mindo Nainggolan menepisnya. Apa yang dikerjakan tidak lepas dari suruhan Direksi dan dana yang terkumpul juga diserahkan kepada tiga Direksi, yaitu Toga Sihite, Amri Azari dan Imran Simanjuntak. Masing-masing menerima Rp 15 juta. Uang tersebut diserahkan akhir tahun 2018. Penyerahan disertai bukti rekaman suara dan satu orang pegawai. Ia mengaku akan membongkar masalah ini jika kelak masuk ranah hukum.

“Saya rekam semua via handphone karena saat itu mereka tidak mau menandatangani kwitansi. Tapi yang jelas saya akan bongkar ini semua. Memang untuk Imran melalui Toga. Tidak sekaligus ku berikan. Pernah juga saya mengantar langsung ke ruangan Toga. Kalau mereka mau membersihkan diri caranya tidak seperti itu,” katanya.

Menurut Mindo, ada sekitar 48 orang yang dikutipnya. Mereka adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Patuan Nagari dan jalan lainnya yang ingin berjualan di Baleirung. PKL yang dijanjikan untuk mendapatkan kios diminta uang bervariasi, antara Rp 2 juta hingga Rp 3,2 juta. “Yang seingat saya ada sekitar 48 orang yang saya kutip,” ucapnya dengan menambahkan bahwa jumlah pedagang yang memiliki KIP sekitar 42. Sementara jumlah kios sekitar 200. (pam/esa)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close