Berita

Polemik Anggaran Pilkada Madina Ini Penjelasan Ketua KPU

MADINA, FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah menjalankan tahapan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020. Termasuk mengenai alokasi anggaran dana hibah yang akhir-akhir ini mendapat perhatian publik.

Ketua KPU Kabupaten Madina, Fadillah Syarif dalam keterangan Pers-nya, Minggu (19/1) menjelaskan, pengusulan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sudah mereka lakukan sesuai regulasi dan aturan yang ada berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pilkada tahun 2020, Surat Keputusan KPU RI nomor 1312 tahun 2019, serta Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 735 tahun 2019 tentang usulan standar biaya honorarium badan Ad Hoc Pemilihan tahun 2020.

Berdasarkan regulasi tersebut, KPU Kabupaten Madina pertama sekali mengusulkan alokasi dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Madina tahun 2020 sebesar Rp 65 Miliar yang diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Madina.

Saat itu, TAPD menganggap nilai itu terlalu tinggi, dan Pemkab Madina meminta supaya dirasionalisasikan. Lalu KPU Kabupaten Madina mengikuti arahan TAPD Pemkab Madina, dan jumlah Rp65 miliar tersebut menjadi Rp 54 miliar.

Setelah itu, Pemkab Madina kembali mengundang KPU Kabupaten Madina untuk rapat mengenai anggaran tersebut. disitu, KPU Kabupaten Madina menjelaskan dan mempersentasekan terkait kebutuhan anggaran dengan angka Rp 54 miliar. Tetapi, TAPD Pemkab Madina belum juga menyanggupi angka tersebut.

“Kami sudah menjelaskan dan mepersentasekan secara rinci kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dan kami sudah ikuti arahan TAPD agar jumlah Rp 65 miliar itu dirasionalisasi menjadi Rp 54 miliar. Tetapi, Pemkab Madina belum juga menyanggupi anggaran tersebut. Kemudian kami sampaikan, kalau memang Pemkab Madina belum menyanggupi, agar dibuat resmi berapa sebetulnya kesanggupan pemerintah daerah,” kata Syarif.

Lalu, Pemkab Madina melalui surat Bupati Madina menyebut kesanggupan Pemkab Madina untuk anggaran Pilkada Madina hanya di angka Rp 30,5 miliar. Artinya, tidak ada titik temu soal jumlah besaran anggaran yang diusulkan KPU dengan kesanggupan Pemkab Madina.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumut mengundang 23 KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020, termasuk KPU Kabupaten Madina yang ikut hadir. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

Saat itu, Sekda menegaskan bahwa anggaran pelalaksanaan Pilkada tahun 2020 merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang ikut dalam penyelenggaran Pilkada. Dan di situ ditegaskan Sekda Provinsi Sumut, bahwa pemerintah provinsi tidak akan menambahi kekurangan anggaran yang diusulkan KPU di daerah masing-masing.

Setelah rapat dengan Sekda Provinsi Sumut, lalu KPU Provinsi Sumut mengundang 23 KPU Kabupaten/Kota yang ikut menyelenggarakan Pilkada agar me-rasionalisasikan anggarannya masing-masing. Dan, atas arahan KPU Provinsi Sumut, anggaran KPU Kabupaten Madina menjadi Rp42 miliar.

“Hasil rapat kordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan rapat dengan KPU Provinsi Sumut, kami sampaikan ke Pemkab Madina. Oleh Pemkab kembali mengundang rapat TAPD. Dan terakhir rapat tersebut dihadiri pak Bupati. Saat itu pak Bupati meminta penjelasan. Lalu kami memberikan persentase dan penjelasan mulai pengusulan pertama Rp65 miliar menjadi Rp54 miliar, dari Rp 54 miliar menjadi Rp42 miliar. Terakhir Bupati meminta Rp40,3 miliar. Itu langsung Bupati yang menyampaikan. Karena, APBD kita juga tidak menyanggupi jumlah yang diusulkan sebelumnya,” jelas Ketua KPU Kabupaten Madina.

Ia mengatakan, di situlah sebetulnya proses kejadian beberapa kali perubahan jumlah anggaran itu. Yang pada akhirnya disepakati Rp40,3 miliar. Kemudian, sesuai tahapan, batas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 1 Oktober. Lalu, hari Selasa sore tanggal 1 Oktober 2019, Pemerintah Daerah menyiapkan penandatanganan NPHD di aula Bupati dihadiri semua Forkopimda Kabupaten Madina.

Begitu selesai, KPU Madina langsung melakukan register anggaran ke kantor pelayanan perbendahaaran Negara. Selanjutnya dilanjutkan review oleh inspektorat RI.

Rekomendasi inspektorat RI justru anggaran KPU Kabupaten Madina tersebut minim, dan inspektorat menyarankan KPU meminta penambahan anggaran. Dan, KPU Kabupaten Madina kembali menyurati Bupati Madina menindaklanjuti saran dari Inspektorat RI tersebut.

Kemudian, kata Syarif. KPU Kabupaten Madina sudah rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Madina yang dipimpin Sobir Lubis. Saat itu, KPU menjelaskan dan mempersentasekan terkait kebutuhan anggaran dana penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Di situ, Komisi 1 DPRD Madina dapat menerima dan menyepakati penjelasan dari KPU terkait anggaran tersebut.

Seiring berjalan waktu, DPRD menyurati Pemda dan mengundang KPU, Bawaslu, TNI, Polri untuk mempersentasekan di badan anggaran terkait anggaran masing-masing lembaga.

“Di situ terjadi adu argument, kita sudah jelaskan secara regulasi dan petunjuk teknis berdasarkan semua peraturan yang ada. Tapi badan anggaran tidak menerima apa yang kita jelaskan. Sehingga tidak ada titik temu saat itu,” sebutnya.

Pada rapat dengan banggar (pembahasan kua-ppas ), saat itu pimpinan banggar Dodi Martua memutuskan anggaran KPU di kurangi Rp 10 miliar dari Rp 40 miliar untuk APBD tahun 2020. Tetapi pada saat paripurna pengesahan R-APBD, dprd memutuskan berdasarkan kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD anggaran kpu di kurangi Rp 3 M , sehingga anggaran kpu untuk APBD tahun 2020 menjadi Rp 37 M.

“Kami sudah berusaha menjelaskan, sesuai regulasi dan ketentuan yang ada, tidak ada lagi celah untuk melakukan pengurangan. Justru yang dimungkinkan itu adalah penambahan. Tapi tidak diterima juga,” tambahnya.

“Setelah rapat di badan anggaran itu, Gubernur Sumut mengeluarkan Surat Keputusan nomor 188.44/2/KPTS/2020 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang penjabaran APBD tahun 2020. Disitu salah satu poin disebutkan bahwa kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilukada serentak tahun 2020 yang tahapan penyelenggaraannya dimulai tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah dalam bentuk belanha hibah. Dan besaran anggaran hibah pelaksanaan Pilkada disesuaikan dengan NPHD yang ditandatangani. Dan sesuai NPHD yang sudah ditandatangani besaran anggaran penyelenggaraan untuk KPU adalah Rp 40,3 miliar,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Madina menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan lobi-lobi agar anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ditambah. KPU, kata Syarif. Hanya menjalankan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kami tegaskan, kami tidak pernah melakukan lobi-lobi baik ke Pemerintah Provinsi maupun ke Kementerian Dalam Negeri. Kami hanya menjalankan regulasi dan aturan yang ada, dan meminta penegasan terkait Permendagri nomor 54 tahun 2019, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 tahun 2019, serta Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 735 tahun 2019,” bebernya.

Dapat dijelaskan, di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 735 tahun 2019, besaran honorarium untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.200.000 untuk Ketua, dan anggota sebesar Rp 1.900.000. karena kondisi kesanggupan anggaran tidak sesuai, maka KPU menerapkan PMK yang lama bernomor 118 tahun 2016 tentang penetapan standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana disitu honor untuk Ketua PPK adalah Rp 1.850.000 perbulan, dan anggota Rp 1.600.000 per bulan.

“Dan akibat pengurangan jumlah anggaran tersebut, ada beberapa item kegiatan terkait suksesi Pilkada Madina yang kami kosongkan mengingat ketersediaan anggaran,” jelasnya. (wan/rel)

Unefa

Pascasarjana

Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close