Berita

Pokja Tanjungbalai Diminta Objektif dan Tak Diskriminatif

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Ketua Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Hipsindo) Kota Tanjungbalai Dahman Sirait, meminta Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2019 untuk berlaku jujur, tidak diskriminatif, transfaran dan berlaku objektif dalam melakukan evaluasi pelelangan barang/jasa yang sedang, dan yang akan berlangsung di Kota Tanjungbalai.

Hal ini disampaikan Dahman Sirait, Rabu (10/7/2019). Menurutnya, melalui pengadaan secara elektronik, kiranya pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih transfaran dan akuntabel, sehingga celah korupsi dapat diatasi bersama untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan di Kota Tanjungbalai.

“Kualitas pekerjaan itu datang dari sebuah proses pengadaan yang baik pula,” sebutnya.

Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran yang disampaikan penyedia jasa, Pokja diminta untuk tidak menyalahgunakan wewenang, serta untuk tidak terkesan mencari-cari kesalahan yang tidak berkaitan erat secara substantif terhadap pekerjaan dimaksud, dan di luar dari apa yang telah ditetapkan di dalam dokumen lelang yang telah dibuat berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu penyedia jasa.

Dahman Sirait mengajak kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa, yaitu pihak kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta aparat penegak hukum (APH), untuk menyamakan persepsi dan berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang baik, transfaransi, berintegritas serta profesional.

Dahman juga mengimbau, kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, jangan melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung, khusus di Kota Tanjungbalai. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Hipsindo Tanjungbalai Ade Willy (Herman Ramadhan).

Dia mengimbau, kepada aparat penegak hukum untuk memantau pokja dalam evaluasi penawaran pelelangan  yang sedang berlangsung di Tanjungbalai. Dikatakannya, dalam melakukan evaluasi, harus berlaku objektif sesuai dengan dokumen lelang yang telah dibuat berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018. (ck-04/ahu)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close