Berita

PKB Khawatir Pemerintah Kecolongan di Tes CPNS

FaseBerita.ID – Pemerintah didesak untuk lebih memperketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Ini untuk menyaring calon abdi negara yang pro paham radikal dan intoleran.

Desakan itu disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas, tujuannya sebagai bagian dari antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal. “Lebih bahaya lagi kalau sudah terafiliasi dengan organisasi radikal,” kata Yaqut, Jumat (7/2).

Menurut dia, kalau perlu dilakukan deteksi dini atau “screening” terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya karena banyak kasus dugaan ASN yang terpapar paham radikal belakangan ini.

“Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini,” kata Ketua DPP PKB ini.

Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut mengatakan, banyak PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, namun setuju dengan ideologi Islam. “Bahkan, tak sedikit PNS yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara, daripada NKRI,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut, mengakui mayoritas PNS masih memilih Pancasila dan NKRI, namun ini potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, harus ada antisipasi dengan menerapkan sistem seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja
“Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada aparatur negara. Ini berbahaya,” tegasnya.

Diketahui, Survei Alvara membeberkan hasil sebanyak 19,4 persen PNS lebih memilih ideologi lain, yakni Islam dibandingkan dengan Pancasila dan sebanyak 22,2 persen setuju dengan konsep khilafah. (JP)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button