Berita

Pilkada Untuk Kepentingan Siapa?

Catatan: Drs Maruli Wagner Damanik

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID –Pilkada sangat sarat dengan persaingan antar Calon Kepala Daerah (CAKADA), baik yang diusung Parpol maupun jalur perseorangan, bahkan para tim sukses maupun relawanpun ikut terlibat.

Masyarakat selalu menjadi komoditas politik yang diperebutkan setiap lima tahun sekali.

Untuk itu perlu dipertanyakan ; apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilkada; untuk siapa Pilkada; siapa yang diuntungkan dengan Pilkada; dan siapa pula yang ngotot agar Pilkada segera dilaksanakan.

Di era demokrasi seharusnya rakyatlah yang diuntungkan dengan Pilkada, karena akan mendapatkan pemimpin baru hasil pilihan rakyat yang benar-benar mau dan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat, sebaliknya akan terjadi disorientasi apabila keterpilihan bukan didasari atas penilaian kapasitas, kapabilitas dan integritas, namun lebih melihat isitas dari para calon.

Faktanya tidak sedikit pemimpin sekarang ini datang hanya untuk memperkaya dirinya, keluarganya maupun kelompoknya, kurang peduli terhadap nasib rakyatnya.

Politik Kepentingan

Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2020 terkait dengan legalitas penundaan Pilkada karena bencana non-alam yakni pandemi covid-19.

Perppu ini tidak memberikan kepastian pelaksanaannya di Desember 2020, tergantung apakah pandemi ini bisa tuntas dengan cepat.

Dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, sekitar 80 persen  adalah calon dari petahana (incumbent) yang akan maju kembali (https://republika.co.id/berita/qaguex377/pakar-ungkap-mengapa-ada-yang-emngototem-pilkada-tetap-2020).

Hampir bisa dipastikan para petahana yang menggunakan Parpol sebagai kendaraan politiknya, menginginkan penundaan tidak melewati Desember 2020, agar bisa lebih leluasa melakukan politisasi  anggaran termasuk ASN dan para kepala desa (incumbency effect), untuk mereka bisa terpilih kembali.

Kegiatan ini terindikasi telah dilakukan beberapa kepala daerah dengan memanfaatkan bantuan pemerintah, seolah-olah dari dana pribadinya seperti bantuan kemasyarakat yang terkena dampak covid-19.

Hal serupa juga dilakukan oleh kepala daerah yang sudah dua periode, namun masih ingin berkuasa untuk “periode ketiga” dengan memajukan calon dari keluarganya (politik dinasti), dikandung maksud  untuk mengamankan kebijakannya yang selama ini terkesan kurang berpihak ke masyarakat khususnya yang berimplikasi terhadap hukum.

Apabila pengundurannya hingga 2021, maka #incumbency_effect# tidak lagi efektif karena mereka akan mengakhiri tugasnya di akhir tahun 2020, tentu ada Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang akan ditunjuk pemerintah, sehingga Pilkada tahun 2021 diharapkan akan lebih independen dan berkualitas serta terbebas dari covid-19.

Berbicara politik sudah pasti tidak bisa terlepas dari sebuah kepentingan. Pilkada Desember 2020 ditengarai sarat dengan politik kepentingan , oleh karenanya pemerintah harus lebih bijak untuk menetapkan pelaksanaan Pilkada dengan pertimbangan yang jauh lebih komprehensif.

Dari penjelasan di atas, kita semakin dicerahkan apakah Pilkada mendatang untuk kepentingan rakyat semata atau hanya untuk beberapa orang saja dan kelompok tertentu yang hanya ambisi dengan kekuasaan ? Tentu jawabannya ada di kita masing-masing.

SalamHabonarondoBona. (**)

Penulis Adalah Bakal Calon Bupati Simalungun dari Jalur Independen

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker