Berita

Pilkada Siantar Rawan Money Politic dan Sengketa

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pilkada Pematangsiantar rawan money politik dan rawan sengketa berdasarkan pengalaman pemilihan umum yang lalu. Kota Siantar masuk dalam zona merah.

Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi media ini Sabtu (23/11/2019) usai diskusi publik di Auditorium Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar, mengatakan proses pengawasan dilakukan bukan pada hari ini saja. Melainkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Seperti Kota Pematangsiantar yang pernah mengalami sengketa pada Pilkada sebelumnya.

“Proses pengawasan bukan pada hari ini saja. Kita punya pengalaman dari Pilkada sebelumnya. kita bisa melihat proses yang terjadi, kita bisa lihat ke proses Pilkada 2019 dapat mengenai politik uang, SARA atau mengenai potensi sengketa yang ada,” ujarnya.

Masih dengan Fritz, pihaknya tidak dapat berdiam diri. Namun melihat apa potensi perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya, memberitahu hal-hal yang menyangkut sengketa bisa diberitahu langsung kepada calon atau parpol.

“Kita kasih tau dulu kepada para calon, partai politik, apa dokumen atau surat-surat yang mau dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa diminimalkan,” katanya.

Mengacu pada Pilkada Pematangsiantar tahun 2015, Fritz mengakui ada sengketa karena adanya keputusan dari PTUN. Melihat itu, Bawaslu RI telah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengantisipasi potensi-potensi sengketa di Pilkada.

Terkait money politik atau politik uang, kedatangan saya dalam diskusi publik, sekaligus mengajak generasi milenial untuk mau melaporkan kasus politik uang ke Bawaslu. Kita mengajak kaum milenial apabila ditemukan politik uang, mau melaporkan ke Bawaslu, sehingga penegakan hukum Bawaslu bisa ditegakkan terutama politik uang,” ucapnya.

Untuk diketahui, pernyataan Pematangsiantar masuk dalam zona merah Pilkada disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumut. Selain money politik, zona merah ini berdasarkan pengalaman dan potensi kecurangan.

Terpisah komisioner KPU RI Ilham Syaputra saat dikonfirmasi media ini di tempat yang sama mengatakan, KPU akan bekerja semaksimal mungkin. Mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam pemilu di kota Pematangsiantar itu bisa di eleminir agar tidak terjadi lagi. Caranya dimana teman-teman KPU kota Pematangsiantar bekerja secara integritas dan bekerja sesuai perundang-undangan. Karena jika itu tidak dilakukan maka terindikasi kepada pemilu di kota Pematangsiantar.

“Kami meminta dan memohon kepada seluruh elemen masyarakat kota Pematangsiantar untuk mendukung dan mensuport program-program sesuai perundang-undangan. Dan kami juga mengajak agar masyarakat mau bekerja sama untuk menjauhi yang namanya many pilitik,” ujarnya sembari mengatakan jika ada pasangan calon yang melakukan pelanggaran agar segera melaporkan ke Bawaslu.

“Kalau ada seperti itu di laporkan saja dulu jika ada kajian-kajian yang terbukti dalam unsur-unsur pelanggaran iya pasti ada tindakan pidananya. Kami selaku penyelenggara pemilu, berusaha untuk meniadakan upaya-upaya yang melanggar di setiap TPS,” tutupnya. (mag 04)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close