Berita

Pilkada Siantar Masuk Zona Merah, Potensi Money Politik dan Sengketa

SIANTAR, FaseBerita.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida Rasahan mengatakan Pilkada Pematangsiantar masuk dalam zona merah. Zona merah ini berdasarkan pengalaman dan potensi kecurangan.

“Adapun potensi yang dinilai dapat terulang di Siantar yakni Money Politik dan Sengketa Pilkada. Sebab, pada tahun 2015 Pilkada Siantar sempat terjadi penundaan, dan berlanjut pada akhir tahun 2016. Pertama proses demokrasi terhenti. Kita akan mengantisipasi kejadian ini agar tidak terjadi lagi,” kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (12/11/2019).

Untuk potensi money politik (politik uang, red), kata Syafrida, berdasarkan pengalaman adanya laporan paska pemungutan suara, hal ini bisa terjadi lagi melihat dinamika politik Pilkada lebih tinggi dibanding Pilpres.

“Memang dualisme Parpol nggak ada lagi. Tapi tetap saja peluang potensi persiapan sengketa dan money politik masih kita dalami. Tapi kami melihat Siantar itu kan paska pungutan suara masih ada laporan dugaan money politik. Belajar dari sejarah itu. Bisa saja potensi itu muncul lagi di Siantar,” ujarnya seraya mengatakan menjalani harapan DPRD Provinsi Sumut untuk mencegah money politik di tahun 2020.

Syafrida juga menyinggung perihal anggaran Bawaslu Pematangsiantar pada rapat tertanggal 11 November 2019 lalu bersama Pemko Pematangsiantar.

Menurutnya, Pemko Pematangsiantar terlalu rendah menganggarkan dana untuk Bawaslu Siantar. Apalagi, Siantar masuk dalam zona merah.

Anggaran Bawaslu Siantar senilai Rp5,985 miliar sangat minim untuk menjalani tahapan.

“Kami mohon maaf, bukan gak menghargai Pemko. Coba bayangkan anggaran untuk pengamanan (kepolisian) Rp5 miliar. Sementara Bawaslu pun Rp5,9 miliar. Apa itu kewajaran. Kita bandingkan dengan KPU senilai Rp21 miliar. Kita cuma minta 30 persen saja dari KPU atau Rp7 miliar. Ini kan bukan uang dadakan. Pemko seharusnya sudah punya persiapan untuk itu,” ujarnya.

Ia mengatakan tetap mengadvokasi Bawaslu Pematangsiantar untuk mendapatan kesepakatan perihal anggaran. Ia berharap Pemko Siantar mengalah demi pesta demokrasi.

“Kami berharap dari Pemko jangan hanya Rp5,985 miliar. Pemko Pematangsiantar mengalah. Karena kami sudah mengalah banyak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar. Ia mengatakan pihaknya belum sepakat dengan Pemko soal jumlah anggaran tersebut.

Sebab, Bawaslu telah menurunkan anggaran dari Rp12 miliar menjadi Rp7 miliar. Sedangkan Pemko tetap bertahan di angka Rp5,9 miliar dengan alasan ketersediaan anggaran.

“Kita tidak maulah mengambil resiko dengan anggaran serendah itu. Makanya sampai sekarang kita belum ada kesepakatan dengan Pemko Pematangsiantar mengenai hal ini,” ujarnya.

Safii menambahkan, perihal anggaran yang ditetapkan dari Pemko tidak ada 30 persen dari anggaran KPU Pematangsiantar.

“Kita berharap agar Pemko menambah anggaran ke Bawaslu Pematangsiantar. Karena kita butuh penguatan sosialisasi agar tidak terulang lagi kejadian seperti tahun 2015 silam,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai pernyataan Sumut Syafrida Rasahan yang menyebut Pilkada Pematangsiantar masuk dalam zona merah, bagi Syafii hal itu sah-sah saja.

“Untuk mencegah kecurangan itu, kita perlu memperbanyak sosialisasi. Nah, itu juga membutuhkan anggaran. Pada tahun 2015, Pemilu Pematangsiantar ditunda, dan itu cukup lama. Kita tidak ingin hal serupa terulang lagi,” ucapnya. (Mag-04/des)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button