Berita

Petugas KPPS Meninggal Dunia Capai 440 Orang

FaseBerita.ID – Angka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia terus saja bertambah. Kepergian para pahlawan demokrasi yang gugur meninggalkan duka mendalam bagi semua pihak.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arif Rahman mengatakan, hingga Sabtu (4/5) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai? 440 orang. Sementara jumlah petugas sakit mencapai 3.788 orang.

“Mohon izin menyampaikan update data per 4 Mei 2019, wafat 440 orang, sakit 3.788 orang. Total sebanyak 4.228 petugas KPPS,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (4/5).

Melihat jatuhnya banyak korban, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, perlu ada evaluasi dari penyelenggaran pemilu serentak ini. Evaluasi juga mencakup teknis penyelenggaraan pemilu serentak.

“Ya, ini jadi perhatian kita semua. Setelah pemilu perlu kita lakukan evaluasi, bukan hanya terkait dengan sistemnya, tapi juga teknis kerjanya bagaimana,” katanya.

Arief menyadari, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini ?sangat menguras energi. “Memang melelahkan, ini melelahkan bagi semua. Bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, bagi petugas keamanan, bagi masyarkat juga. Ini tentu melelahkan bagi semua. Jadi, saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama,” pungkasnya.

Sekadar informasi, ?pemerintah juga telah menetapkan besaran santunan bagi penyelenggara pemilu yang meninggal atau mengalami kecelakaan saat proses pemilu 2019. Besaran santunan itu diketahui dari surat yang dikirim Menteri Keuangan Nomor S-316/MK.02/2019 tertanggal 25 April.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting mengatakan, berdasarkan surat tersebut santunan bagi penyelenggara pemilu atau petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta.

Kemudian yang mengalami cacat permanen karena bertugas diberikan santunan Rp 30 juta. Selanjutnya Rp 16,5 juta dana santunan diberikan kepada petugas yang luka berat. Mereka yang mengalami luka sedang mendapat santunan Rp 8,25 juta.

Menurut Evi, santunan ini berlaku bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja sejak Januari 2019 hingga berakhirnya masa tugas mereka. Penyelenggara yang sakit akan dimasukkan dalam kelompok petugas mengalami luka sedang maupun berat. (jp/fid)

iklan usi



Back to top button