Berita

Perekrutan Perangkat Desa di Humbahas Berpotensi Diulang

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Komisi A DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab Humbahas di ruang rapat DPRD, Jumat (7/2).

Ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait kisruh dugaan kecurangan yang dilakukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP3D), camat bahkan dinas terkait dalam proses rekrutmen perangkat desa, tahun lalu.

Rapat melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A), camat serta sejumlah kepala desa. Dalam rapat terungkap, terdapat 33 dari 153 desa yang tersebar ditujuh dari sepuluh kecamatan, meminta untuk dilakukan perekrutan ulang perangkat desa karena dinilai sarat dengan kecurangan dan beraroma KKN.

Ketua Komisi A Bresman Sianturi mengakui, pihaknya telah menerima 32 pengaduan masyarakat melalui surat keberatan. Atas hal itu, lembaga sudah menyurati bupati untuk menunda rekomendasi camat dan tidak melantik perangkat dari 32 desa yang dianggap bermasalah. Dan merekomendasi untuk melantik perangkat desa di luar 32 desa tersebut.

“Atas nama lembaga, kita telah menyampaikan surat kepada bupati untuk menunda rekomendaai camat. Untuk sementara tidak melantik perangkat desa terpilih di 32 desa tadi,” tukasnya.

Anggota DPRD lainnya, Guntur Simamora mempertanyakan sikap pemkab yang terkesan tidak respon terhadap rekomendasi DPRD. “Kita mempertanyakan sikap Pemkab mengapa belum merespon surat lembaga untuk melantik perangkat desa di luar 32 desa tadi,” kesalnya.

Dia menyebut, rekrutmen perangkat desa lari dari substansi. Ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD diragukan. “Karena banyak pelanggaran yang terjadi dilapangan, salahsatu diantaranya dalam hal rekrutmen perangkat desa,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah bersama dengan legeslatif harus memberikan jaminan kepastian atas permasalahan itu, karena permasalahan perangkat desa menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Menanggapi hal ini, Asisiten Pemerintahan Humbahas Makden Sihombing mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti surat dari lembaga terhormat itu serta mempelajarinya.  Pemkab akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian kisruh rekrutmen perangkat desa.

“Kita telah menerima surat dewan dan telah mempelajarinya. Segera akan kita ambil beberapa langkah dalam hal rekturmen perangkat desa,” kata Makden.

Dijabarkan, mengingat masalah ini menyangkut kepentingan umum, karenanya Pemkab telah membentuk Tim Verifikasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP3) tingkat kabupaten yang saat ini sedang bekerja.

Tim ini kemudian akan melakukan verivikasi terhadap 32 desa yang  bermasalah. Apabila ditemukan adanya kecurangan maka perekrutan di desa tersebut akan diulang.

Jadi, ada dua opsi yang akan diterapkan untuk penyelesaian, yakni melakukan pemilihan ulang dan menindaklanjuti rekomendasi camat untuk tetap dilakukan pelantikan, tandasnya. (sht/ahu)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close