Berita

Perekonomian Terpuruk Akibat Virus Corona: Warga Minta Keringanan Bayar Listrik dan Air

FaseBerita.ID – Masyarakat Siantar meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menangani masalah yang timbul sebagai dampak virus Corona (Covid-19). Salah satu tindakan tersebut adalah memberikan keringanan tarif listrik dan air PDAM.

Marga Siahaan, salah seorang warga Simpan Dua yang sehari-harinya berjualan di Pajak Horas sangat berharap kepada Pemko Siantar untuk memberikan perhatian penuh seperti yang dilakukan Pemkab Simalungun yang menggratiskan biaya tagihan air.

“Harapan serupa kita harapkan dari Pemko Siantar. Segeralah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat seperti yang dilakukan Pemkab Simalungun dengan menggratiskan tagihan air akibat pandemi Covid-19 ini. Sebab, wabah ini membuat perekonomian lesu. Kalau tidak bisa gratis, paling tidak berilah diskon 50 persen. Karena akibat virus ini, penghasilan kami hilang sekitar 70 persen,” ujarnya, Rabu (1/4).

Hal senada disampaikan Habibi, salah seorang pengusaha kedai kopi di Jalan MH Sitorus. Ia juga berharap adanya kebijakan Pemko akibat Covid-19, lantaran perekonomian masyarakat sangat turun drastis.

“Saya secara pribadi selaku pedagang kopi akibat dari penyebaran virus Covid 19 ini penghasilan sangat turun drastis. Belum lagi jam bukanya juga berkurang. Jadi maunya adalah kebijakan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar,” ujarnya.

Dia juga menambahkan kalau berita yang dia baca bahwa di beberapa daerah sangat memperhatikan masyarakatnya. Dia juga mengambil salah satu contoh daerah yang melakukan kebijakan untuk masyarakat yaitu daerah Kabupaten Simalungun.

“Tidak usah jauh-jauhlah, di Kabupaten Simalungun saja sudah melakukan kebijakan seperti penggratisan pembayaran air. Maunya Pemko Siantar juga melakukan hal yang sama lah. Apalagi kami pengusaha kedai kopi ini kan sangat rentan menggunakan air. Kita tidak meminta gratis lah. Setidaknya adalah keringanan seperti memberikan diskon pembayaran 50 persen,” ujarnya sembari mengatakan kalau sampai saat ini belum adalah kebijakan yang tampak kepada masyarakat yang dilakukan Pemko.

Hal serupa disampaikan warga lainnya. Selain air, mereka juga minta keringanan dalam pembayaran tagihan listrik. Sebab, akibat pandemi Covid-19 ini, penghasilan mereka berkurang drastis.

“Semua memang berdampak. Tapi bagi kami masyarakat biasa, sangat berdampak sekali. Adapun hasil tani tidak bisa dipasarkan karena tidak ada pembeli. Sementara kami butuh makan, ditambah biaya hidup lain-lain. Sementara penghasilan tak ada. Kita minta kebijakan Pemko agar memberikan keringanan untuk pembayaran air dan listrik,” harap Boru Saragih, warga Jalan Bali, Pematangsiantar.

Menyikapi hal itu, Humas PDAM Tirtauli Siantar Rosliana Sitanggang mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil kebijakan terkait apa yang dikeluhkan masyarakat. Sebab, hingga kemarin (1/4)  belum ada surat dari Pemko.

“Belum ada surat dari Waliko. Jadi, kita mana bisa asal mengeluarkan surat,” ujarnya sembari menyarankan agar menanyakan langsung ke Walikota Siantar.

Sementara Humas Protokoler Pemko Siantar Mardiana saat dikonfirmasi mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan, karena walikota masih status ODP (Orang Dalam Pemantauan).

“Pak Wali kan lagi status ODP, jadi belum bisa datang untuk membahasnya. Secepatnya kita akan lakukan pembahasan terkait ini,” ujarnya.

Tak Ada Tagihan Listrik 3 Bulan ke Depan bagi Warga Miskin

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik terhadap 24 juta masyarakat miskin.

Penangguhan pembayaran konsumsi listrik berlaku untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA.

Menurut Jokowi, pembebasan pembayaran listrik berlaku selama tiga bulan yang dimulai April, Mei, dan Juni 2020. Artinya, tak ada tagihan listrik 3 bulan ke depan bagi warga miskin sesuai kriteria tersebut.

Tak cuma itu, pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi juga akan mendapatkan diskon tarif 50 persen.

“Untuk pelanggan listrik 450 VA, jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari Kontan, Rabu (1/4/2020).

Pembebasan tarif listrik ini diberlakukan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat meluasnya wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia.

Selain menggratiskan tarif listrik pelanggan 450 VA, pemerintah merilis sejumlah paket insentif lain antara lain menambah jumlah penerima PKH dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

Lalu menaikkan anggaran untuk alokasi Kartu Pra Kerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Kemudian relaksasi kredit bagi para debitur bank maupun perusahaan pembiayaan atau leasing. PT PLN (Persero) mendukung penuh kebijakan pembebasan tarif listrik bagi warga miskin dengan daya 450 VA maupun diskon tarif bagi pelanggan 900 VA bersubsidi.

“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Sementara itu, Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah, menyatakan pihaknya menyambut positif kebijakan tersebut dan dinilai sejalan dengan fokus perusahaan saat ini.

“Di tengah kondisi seperti ini, yang terpenting adalah membantu masyarakat terutama warga yang tidak mampu, agar tetap bisa menikmati listrik melalui keringanan dan penangguhan tarif listrik,” tutur dia.

Dwi berharap, melalui kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak virus corona. Selain itu, pemangkasan hingga pembebasan biaya ini diharapkan mampu mendorong masyarakat tetap berkegiatan dari rumah, sesuai dengan imbauan physical distancing pemerintah.

“Sehingga penyebaran virus corona dapat dihambat berkurang signifikan,” kata Dwi.

Dwi mencatat terdapat 24 juta pelanggan golongan 450 VA. Golongan ini akan dibebaskan biaya listriknya selama 3 bulan.

“Terus yang 900 VA subsidi sekitar 7 juta,” ujarnya.

PLN juga menerapkan kebijakan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir untuk pembayaran rekening April 2020 bagi pelanggan paska-bayar.

Senior Executive Vice President (SEVP) Dept Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran wabah virus corona, sehingga pencatatan dan pemeriksaan stand meter pelanggan ditangguhkan sementara waktu.

“Artinya, untuk pembayaran rekening bulan April, perhitungannya menggunakan data dari historis rata-rata pemakaian kWh pada bulan Desember, Januari dan Februari,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dengan demikian, petugas pencatat meteran listrik tidak akan melakukan kunjungan ke rumah pelanggan untuk sementara waktu.

Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintan untuk melaksanakan work from home dan physical distancing dapat berhasil.

“Kebijakan ini diberlakukan agar pelanggan merasa tenang dan tidak perlu repot dan kuatir untuk berinteraksi dengan petugas,” kata dia. Jika pelanggan memiliki keluhan terkait ketidaksesuaian pencatatan stand akhir kWh meter dan perhitungan rekening, akan diperhitungkan pada rekening bulan depan, sehingga pelanggan tetap tidak akan dirugikan.

“Pengaduan bisa langsung disampaikan ke contact center PLN 123,” kata Yuddy. PLN juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online untuk meminimalisir kontak fisik antara pelanggan dengan petugas.

“Jadi sebagai upaya preventif mencegah penularan Covid 19 kami mengajak pelanggan untuk memaksimalkan pembayaran listrik secara online,” ujarnya.

Pembebasan biaya listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi di segmen bawah, menyusul tekanan akibat virus corona.

Hitung-hitungan Listrik Gratis Buat Warga yang Pakai Token

Pemerintah memberikan keringanan untuk biaya jasa listrik selama tiga bulan ke depan. Untuk pengguna listrik reguler 450 VA tagihan listriknya akan diberikan secara gratis selama tiga bulan, sementara itu bagi pengguna 900 VA hanya akan membayar setengah dari tagihannya saja alias diskon 50 persen.

Yang masih jadi pernyataan adalah bagaimana skema ini diterapkan pada pelanggan listrik prabayar alias pengguna token?

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memaparkan pemerintah akan memberikan keringanan sejumlah penggunaan maksimum KWh selama tiga bulan ke belakang. Untuk golongan 450 VA, mulai April, Mei, hingga Juni akan mendapatkan listrik gratis sebesar jumlah penggunaan maksimum di tiga bulan sebelumnya dari Januari ke Maret.

“Untuk prabayar golongan 450, atau yang beli token, itu diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan. Kami dan PLN, sudah punya profile-nya pelanggan dan mereka ketahuan beli maksimumnya dalam 3 bulan terakhir itu berapa,” kata Rida lewat video conference kepada wartawan, Rabu (1/4).

“Itulah yang kita berikan secara gratis 3 bulan ke depan, angka maksimumnya dia beli selama 3 bulan kemarin,” sambungnya.

Sementara itu untuk pelanggan golongan 900 VA, pemerintah tetap menggunakan angka pembelian listrik maksimum selama tiga bulan sebelumnya. Nantinya, setengah jumlah listrik dari angka tersebut akan digratiskan.

“Sementara untuk prabayar atau token 900 VA, persis seperti yang 450 VA hanya saja mereka tidak gratis, mereka hanya mendapatkan daya gratis 50 persen dan itu berlaku tiga bulan untuk April, Mei, dan Juni,” ujar Rida.

Dengan kebijakan ini Rida mengatakan masyarakat pengguna listrik golongan 450 VA dan 900 VA tidak akan belanja listrik bulanan sebesar biasanya, dan akan berlaku mulai bulan April hingga Juni.

“Intinya pada bulan April ini golongan pelanggan tersebut tidak belanja listrik sebagaimana mestinya bulan-bulan sebelumnya. Yang token 450 VA dapat gratis daya dan untuk 900 VA bayar ibarat bayar setengahnya,” ungkap Rida. (mag 04/kps/ant/dtc)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button