Berita

Peraturan Pilkada di Masa Pandemi, Langgar Protokol Bakal Kena Sanksi

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan jajaran penyelenggara, peserta pilkada, tim sukses, hingga masyarakat umum untuk mengikuti standar protokol kesehatan di setiap tahapan. Jika tidak, ada sanksi yang menanti.

Kepastian soal sanksi itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada di Masa Pandemi. Peraturan yang disahkan pada Selasa malam (7/7) tersebut mengatur berbagai protokol kesehatan yang harus dipenuhi pada pelaksanaan tahapan yang membutuhkan banyak interaksi.

Standar protokol untuk tiap tahapan juga sangat beragam. Kegiatan di luar ruangan, di dalam ruangan, kegiatan kampanye, pemungutan suara, dan sebagainya memiliki detail protokol yang berbeda. Namun, secara umum, semua tahapan wajib mengenakan masker dan jaga jarak aman.

Aturan mengenai sanksi diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 6/2020. Di situ disebutkan, pihak penyelenggara akan memberikan teguran jika ada para pihak yang tidak memenuhi standar protokol. Jika teguran tetap diabaikan, sanksi baru dijatuhkan.

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, penjatuhan sanksi tidak dilakukan jajarannya, tapi menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”Apa sanksinya, silakan dikonfirmasi ke Bawaslu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (8/7).

Saat ini pihaknya sedang menyosialisasikan isi PKPU 6/2020 ke jajaran penyelenggara di daerah, partai politik, hingga masyarakat umum. Dengan sosialisasi yang masif, diharapkan semua pihak bisa memahami apa-apa saja ketentuan yang diatur. ”Tentu harus disampaikan kembali agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan PKPU terbaru,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, sanksi pelanggaran protokol akan dibuat berbeda. Jika yang melanggar penyelenggara, sanksi yang dikenakan berupa pelanggaran etik ataupun pelanggaran administrasi.

Jika yang melanggar peserta, tim sukses, atau masyarakat umum, sanksi yang dikenakan adalah larangan mengikuti tahapaan. Misalnya pada tahapan kampanye. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan, yang bersangkutan dilarang masuk area.

Bawaslu juga sedang mematangkan peraturan tentang pengawasan di masa pandemi. Draf akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Senin pekan depan. ”Draf sudah siap. Tapi, dengan terbitnya PKPU yang baru, kita cermati lagi,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali melanjutkan safari peninjauan persiapan pilkada kemarin. Setelah mengunjungi Sumatera Utara (Sumut), kali ini giliran Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sama halnya dengan di Sumut, di Sulsel Mendagri menagih pencairan anggaran pilkada yang bersumber dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Pasalnya, meski ada daerah yang telah menyelesaikan pencairan seperti Kabupaten Gowa, jumlahnya belum banyak.

”Ada beberapa yang anggaran keamanannya, KPU/Bawaslunya, masih 40:40, seperti di Selayang. Di Luwu Utara, anggaran untuk Bawaslu masih di bawah 40 persen,” ujarnya mencontohkan situasi di Sulsel. Pihaknya kembali meminta pencairan NPHD bisa diselesaikan paling lambat 15 Juli. (jp)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button