Berita

Peran Masyarakat Diminta Aktif Cegah Politik Uang

FaseBerita.ID – Peneliti Edward Aspinall menyoroti fenomena politik uang di Indonesia. Untuk memberantas politik uang, peran masyarakat dinilai diperlukan.

“Karena kalau mereka (oknum) tidak membagi uang, misalnya, calon lain tetap akan membagi sehingga mereka kalah. Sehingga untuk keluar dari sistem tersebut, ya memang diperlukan perubahan baik sosial ekonomi, diperlukan partisipasi yang lebih aktif dari pihak masyarakat sipil maupun kelas menengah ke atas, dan kemudian juga diperlukan perubahan dalam struktur perekonomian jangka panjang,” ujar Edward di sela seminar ‘Politik Uang dalam Pemilu 2019’ di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Edward mengatakan, salah satu dampak dari politik uang adalah praktik korupsi. Ia menilai kedua fenomena tersebut beririsan.

“Jadi salah satu akibat yang paling nyata dari sistem politik uang terjadi saat pemilu adalah korupsi yang semakin merajalela. Dan sebetulnya korupsi dan politik uang bisa dilihat sebagai dua sisi dari uang logam yang sama, kurang lebih begitu,” ujar Edward.

Rekan Edward, Ward Berenschot, yang menulis buku bersama dan juga seorang peneliti KITLV, memaparkan Indeks Persepsi Klientelisme yang meliputi proyek pemerintah, pekerjaan, layanan umum, akses terhadap program kesejahteraan sosial, penggunaan dana bantuan sosial, kemudahan administrasi, dan uang untuk pembelian suara.

“PNS dan kepala desa sangat penting dalam kampanye politik. Ada insentif dalam bupati atau gubernur yang menggunakan posisi mereka untuk memastikan loyalitas PNS. Jadi mereka memilih loyal PNS than the capable one. Ketiga, adalah high cost election, mahar politik dari calon untuk partai politik,” kata Ward. (dtc)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button