Berita

Penyertaan Modal ke Perusda harus Dievaluasi

SIANTAR, FaseBerita.ID – Anggota Komisi III Astronot Nainggolan mengkritisi jumlah honorer di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemko Siantar.

Menurutnya, jumlah honorer perlu ditinjau ulang. Kemudian dana penyertaan modal ke perusahaan daerah juga perlu dievaluasi.

“Kami menduga ada yang fiktif. Jadi kami bertekad agar kedua yang saya sebutkan tadi ditinjau ulang. Termasuk untuk menghemat anggaran perlu dievaluasi. Seperti  penyertaan modal terhadap perusahaan-perusahaan daerah,” kata Fraksi PDI Perjuangan Astronout Nainggolan, Kamis (14/11/2019).

Ia mengatakan hasil pemantauan secara umum mubajir keahlian yang dibutuhkan tidak jelas.

Menurutnya, ada belanja anggaran, tetapi tidak menghasilkan pendapatan. Selalu disertakan modal tetapi sampai sekarang selalu merugi.

“Contoh OPD-nya PD PAUS. Masyarakat yang sempat membayar kios sampai saat ini belum dikembalikan. Seharusnya ini tanggung jawab pemda. Karena yang kita lindungi masyarakat kita,” ujarnya.

Astronout juga menyinggung secara global perbandingan antara belanja langsung sebesar 45 persen dari total belanja dengan belanja tidak langsung 55 persen pada Rancangan APBD (R-APBD) yang ia nilai tidak menyalahi aturan penyusunan dan pembentukan Perda APBD.

“Hanya saja, terkait pembagian jatah anggaran antara belanja modal (belanja pembangunan) dengan belanja barang dan jasa, dengan tegas saya mengatakan pembagian jatah anggaran itu tidak sehat,” ujar Astronout yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Siantar, yang bertugas di bagian anggaran yang diajukan eksekutif.

Untuk itu, sebagai anggota banggar, Astronot nantinya akan mencermati anggaran belanja barang dan jasa. Jika ditemukan peruntukan yang tidak tepat, maka belanja itu akan ia perjuangkan untuk dicoret, kemudian dialihkan ke belanja modal.

“Kita juga akan mengevaluasi keberadaan pegawai honor. Dengan harapan, anggaran belanja pegawai dapat diminimalisir lagi,” ujarnya.

Sedangkan terkait Kota Siantar tidak mendapat “jatah” dana perimbangan dari jenis dana alokasi khusus (DAK), menurutnya, hal itu merupakan kemunduran, meski ia belum tahu apa yang menyebabkannya.

“Kami minta Walikota menjelaskan apa penyebab DAK tidak dapat. Dan kemarin sudah dipertanyakan kawan-kawan fraksi,” tambanya. (mag 04)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close