Berita

Pengunjukrasa AMMA Bawa Keranda Ke Markas Polres dan Kantor Bupati Simalungun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Ratusan massa gabungan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) berunjuk rasa bawa keranda mayat ke Markas Polres Simalungun dan kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya, Selasa (4/2/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Melalui pengeras suara, Pemimpin aksi, Andre Sinaga, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Siantar-Simalungun, menyayangkan Polres Simalungun yang melakukan proses hukum terhadap dua pejuang masyarakat Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Parmonangan, Simalungun.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat mendesak Polres Simalungun untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyararakat adat Dolok Parmonangan, Sorbatua Siallagan dan Sudung Siallagan, yang memperjuangakan hak dan kedaulatan atas tanah adatnya,”serunya.

Selain itu, AMMA juga mendesak Polres Simalungun untuk memproses laporan Thomson Ambarita berdasarkan Laporan Polisi No.STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

Informasinya, Thomson menjadi korban pemukulan, melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan Humas PT TPL, Bahara Sibuea, saat bentrok terjadi antara petani dari masyarakat adat kontra pekerja PT TPL di Buntu Pangaturan, Sihaporas Aekbatu, pada 16 September 2019 lalu.

Dalam kasus tersebut Bahara belum diproses hukum, padahal dua tokoh masyarakat adat dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Thomson Ambarita (Bendahara Umum Lamtoras) dan Jonny Ambarita (Sekretaris Umum Lamtoras Sihaporas) ditangkap.

“Justru Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita yang ditahan polisi pada 24 September 2019, tanpa prosedur yang benar, dan saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Negersi Simalungun,”sebutnya.

Agustin Simamora dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuturkan masyarakat adat yang tengah berjuang untuk menjaga keutuhan wilayah adat untuk generasi yang akan datang juga kerap mendapat perlakuan diskriminasi dan bahkan kriminalisasi dengan tuduhan menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan.

“Padahal sangat jelas bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012 yang menyatakan Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. Namun sampai saat ini Negara belum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagi pemilik sah dari Republik ini,”tegasnya.

AMMA berunjukrasa di Kantor Bupati Simalungun.

Para pengunjuk rasa juga meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera menerbitkan Perda atau SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakata adat serta wilayah adat di Simalungun.

“Kami juga mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari dari wilayah adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan,”katanya.

AMMA terdiri atas elemen Aman Tano Batak, Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Masyarakat Adat Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, PMKRI Cabang Siantar, GMKI Cabang Siantar-Simalungun, GMNI Cabang Siantar, Saling (Sahabat Lingkungan), Bakumsu, Sapma PP Siantar, dan Walhi Sumut. (mag-05/fi)

Unefa

Pascasarjana


Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close