Berita

Pengadilan Negeri Siantar Layangkan Surat Panggilan Kepada Hefriansyah

Terkait Gugatan Warga Gang Demak

FaseBerita.ID – Pengadilan Negeri Pematangsiantar melayangkan surat panggilan kepada Walikota Pematangsiantar Hefriansyah untuk datang menghadap sidang pada 8 Juli 2020 mendatang.

Walikota Pematangsiantar yang juga sebagai Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pematangsiantar Hefriansyah diminta untuk memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis atas gugatan yang dilayangkan Warga Gang Demak Kota Pematangsiantar.

Dalam surat panggilan bernomor 67/Pdt.G/2020/PN Pms, diuraikan bahwa Walikota dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis.

Jika tertulis maka surat tersebut harus ditandatangani oleh Walikota atau kuasanya. Walikota juga disebut dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa bukti-bukti dalam perkaranya.

Humas Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Rahmat Hasibuan saat dikonfirmasi media ini membenarkannya.

“Surat panggilan itu sudah resmi diserahkan kepada tergugat melalui  melalui Panitera Beslan Manurung dan jadwal sidang sudah ditentukan yakni pukul 09.00 WIB tanggal 8 Juli 2020,” ujarnya.

Sementara itu mengenai surat pemanggilan tersebut, Walikota Pematangsiantar belum berhasil dikonfirmasi.

Sebagaimana diketahui, Warga Gang Demak didampingi kuasa hukum dari LBH Pematangsiantar, menggugat Walikota Hefriansyah, selaku Ketua GTPP Covid-19 Siantar ke Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Senin (29/6/2020).

Gang Demak di Jalan Singosari, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, sebelumnya pernah diumumkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pematangsiantar, sebagai zona merah dan terpapar coronavirus disease (Covid) 19.

Gugatan Class Action didasari warga yang merasa dirugikan oleh pihak GTPP Covid-19 Pematangsiantar, dengan tujuan menuntut kerugian materil dan inmateril (Moril).

Kerugian materil, kata Binaris sebagai salah satu kuasa hukum pengggugat mengatakan bahwa warga merasa penanganan GTPP buruk sehingga  menghalang-halangi mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Sementara kerugian immaterial adalah nama baik warga Gang Demak di hadapan masyarakat.

GTPP pernah menyatakan Gang Demak zona merah penyebaran Covid-19, namun hingga kini tidak melakukan pengumuman secara resmi bahwa siapa warga tidak terpapar Covid-19.

Begitupun, GTPP tidak melakukan pemulihan nama baik atas pengumuman dan identifikasi yang keliru tersebut.

Sebanyak 10 orang warga Gang Demak yang menjadi korban dan memberi kuasa kepada LBH Pematangsiantar.

Ketua RT 002 Gang Demak, Abdul Wahid Katino mengatakan, mayoritas mata pencaharian warga adalah pedagang keliling. Karena dinyatakan zona merah Covid-19 jualan mereka tidak laku.

Wahid salah satu warga yang dinyatakan terpapar Covid-19, dari hasil rapid test reaktif oleh GTPP, dibawa dan diisolasi selama 24 hari di rumah sakit. Padahal penyakit asam lambung yang dideritanya saat itu yang sedang kambuh.

Hingga kini pun dirinya belum menerima data tertulis terkait positif Covid-19. Namun, Ia pernah menerima hasil rapid test dan swab test positif Covid-19 atas nama orang lain.

LBH Pematangsiantar menilai, GTPP Covid-19 tidak memiliki itikad baik melayani warga Gang Demak sesuai UU No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. (pra/ros)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker