Berita

Pengadaan Papan Monografi Rp11 Juta Tiap Desa Diduga “Dikondisikan”

PALAS, FaseBerita.ID – Anggaran dana desa 2018 menuai sorotan. Pasalnya, salah satu item pada anggaran tahun lalu ini terkait pengadaan Papan Monografi di tiap Desa dianggap kemahalan. Bahkan terkesan dipaksakan.

Dari informasi yang dihimpun dari sejumlah Kepala Desa, anggaran Rp11.150.000 untuk tiap desa pada prinsipnya bukan bagian dari kegiatan yang dimusyawarahkan di desa. Tiba-tiba saja anggaran itu sudah ada, masuk dalam APBDes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Palas disebut-sebut yang mengkondisikan anggaran ini. Dalih kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebagai lembaga pihak penyedia jasa, diduga motif dinas untuk meraup untung.

Begitu terlaksana, diduga ada bagian tersendiri yang mengalir ke dinas. Dapat diperkirakan, kegiatan yang kuat dugaan kongkalikong antara dinas dengan lembaga pihak ketiga ini, mencapai Rp3.378.450.000, hanya untuk pengadaan papan profil desa.

“Pengadaan papan monografi, bukan prioritas saat ini karena kantor Kepala Desa sebagian besar belum ada, itu hanya kebijakan sepihak Dinas PMD. Mau dimana diletak, ini aja (barangnya) masih terbungkus di rumah,” ujar salah satu Kepala Desa di kecamatan Sosa.

“Tapi gimanalah, udah perintah,” sebut Kades lainnya di Kecamatan Barumun yang juga sudah menerima papan monografi tersebut.

Camat Huristak Muhammad Lelan Daulay yang dijumpai turut membenarkan pengadaan papan monografi yang selanjutnya disebut papan profil desa tersebut. Dari 25 desa di Kecamatan Huristak, masih ada 11 desa lagi yang belum mengambil papan itu.

“Ada 11 lagi itu yang belum mengambil,” ujar Lelan.

Ironisnya, pihak Dinas membantah telah mengkondisikan kegiatan tersebut. Malah, tak tahu menahu akan penetapan anggaran untuk papan profil itu.
“Cuma saya pernah dibebankan oleh Kadis PMD agar menangani teknis pendampingan prodeskel online sesuai dengan tupoksi yang ada pada dinas PMD,” sebut Sekretaris Dinas PMD Sainal Nasution.

Sama halnya Kadis PMD Hamzah Nasution yang dihubungi juga membantah kebijakan tersebut merupakan kebijakannya. Pengadaan papan berlapis tiga lembar itu terlaksana berkat kerjasama pihak ketiga dengan desa.

“O, itu, kerjasama pihak desa dan pihak ketiga. MoU nya pun ada itu sama desa,” bantah Hamzah.

Belum diketahui pasti, berapa desa dari 303 desa yang ada di Kabupaten Palas yang sudah membayarkan pengadaan tersebut dari bendahara desa kepada pihak ketiga yang menjadi rekanan pengadaan. Hanya saja Kadis menyatakan Lembaga yang tak diketahui namanya sebagai pihak penyedia, sejak lama telah datang menawarkan. Bahkan mantan Sekda Madina disebutkan Kadis sebagai oknum yang membawa proposal penawaran.

“Dari 2017 itu sudah datang penawaran yang dibawa mantan sekda Madina. Dan itu kesepakatan antara lembaga dengan des,” imbuh Kadis, mantan Camat Huristak ini. (tan)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button