Berita

Pemko Siantar hanya Mampu Rp20 M untuk Biaya Pilkada, KPU Bertahan Rp22,9 M

SIANTAR, FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pilkada 2020 jika Pemko Pematangsiantar hanya menyediakan anggaran Rp20 miliar. Karenanya, KPU akan bertahan di angka anggaran Rp22,9 miliar.

Menurut KPU Pematangsiantar Daniel Dolok Sibarani, Selasa (1/10/2019), anggaran Rp22,9 miliar itu sudah yang paling rendah setelah dilakukan pemangkasan di sana-sini. Sejak awal pembicaraan dengan Pemko Pematangsiantar, kata Daniel, pihak KPU terus mengalah.

Mulai Rp30 miliar, turun ke Rp28 miliar, seterusnya ke Rp27 miliar, hingga terakhir Rp22,9 miliar. Jumlah tersebut, lanjutnya, sebenarnya kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan Pilkada lima tahun sebelumnya, yakni Rp15,8 miliar.

“Kami akan tetap bertahan di Rp22,9 miliar, karena itu sudah paling rendah. Kami juga sudah empat kali mengajukan penurunan anggaran, dari Rp30 miliar sampai ke Rp22,9 miliar,” terangnya.

Daniel menambahkan, KPU sudah melakukan pemangkasan anggaran dengan mengurangi kegiatan, bahkan pengurangan honor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), sosialisasi, dan pengadaan peraga kampanye.

“Padahal, sesuai aturan, honor PPK harus dinaikkan 100 persen. Akibat minimnya anggaran, honor PPK tetap berada di angka Rp1,8 juta per bulan,” tukasnya.

Daniel sangat menyayangkan kondisi ini. Sebab minimnya honor PPK dikhawatirkan rawan godaan suap.

“Anggaran ini kan bukan buat kami. Anggaran ini juga untuk menyukseskan Pilkada. Sukses atau tidaknya Pilkada, tetap sasarannya kepada KPU,” tandasnya.

Masih kata Daniel, jika tidak ada kesepakatan maka tidak dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Dengan pemangkasan anggaran berkali-kali dan di sana-sini, dipastikan penyelenggaraan Pilkada di Pematangsiantar tidak akan semeriah Pilkada sebelumnya,” cetusnya.

“Kita sama-sama melihatlah, karena pukul 15.00 WIB, Pemko Pematangsiantar mengundang kita. Mudah-mudahan ada titik terang,” tambahnya.

Sorenya, sekira pukul 16.00 WIB, anggota KPU Pematangsiantar Kristian Panjaitan mengaku pihaknya memenuhi undangan Pemko Pematangsiantar. Mereka diterima Plh Sekda Kusdianto.

Dalam pertemuan tersebut, KPU memaparkan kebutuhan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp22,9 miliar. Nilai tersebut, sudah melalui beberapa kali revisi, termasuk sesuai anjuran Pemko Pematangsiantar. Namun, dalam pertemuan tersebut, Pemko Pematangsiantar hanya bersedia menambah Rp1 miliar, sehingga menjadi Rp21 miliar.

“Tadi pas pertemuan, Pemko bilang bisa menambah anggaran, tapi hanya Rp1 miliar. Sehingga menjadi Rp21 miliar. Jadi pertemuan tadi itu belum ada menemukan solusi. Ini kami masih rapat,” katanya lagi.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pematangsiantar Syafii Siregar juga mengeluhkan anggaran yang disanggupi Pemko untuk Pilkada 2020. Pemko, katanya, hanya menyanggupi Rp4 miliar dari yang dianggarkan Rp10,6 miliar.

“Kita sama-sama lihatlah, kalau Rp7,8-8 miliar, mungkin kita akan terima dan akan memangkas pengeluaran di bidang sosial dan lain-lain. Tapi kalau tidak naik dari angka Rp4 miliar, kita tidak akan menandatangani NPHD,” tegasnya. (mag-04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close