Berita

Pembangunan Dua Ruang Kelas Baru: Muhammadiyah Minta Proyek Dihentikan

TAPTENG, FaseBerita.ID – Proyek pembangunan dua unit ruang kelas baru di Kecamatan Sibabangun, tepatnya di kompleks pendidikan Muhammadiyah Ranting Sibabangun yang disebut-sebut didanai dari APBD Tapteng TA 2019, kembali dipertanyakan.

Bahkan, pekerjaan yang diplot di Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah itu diminta dihentikan untuk sementara waktu. Disamping tidak memiliki plang proyek, pembangunan ruang kelas baru tersebut didirikan di atas pondasi milik warga Muhammadiyah Ranting Sibabangun. Sontak, warga Muhammadiyah komplain dengan kebijakan sepihak yang diambil Dinas Pendidikan Tapteng dan rekanan.

Pengambilan kebijakan menghentikan aktivitas pekerjaan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sibabangun disebabkan tidak adanya itikad baik dari pihak rekanan untuk mengganti besaran volume yang terpakai. Sudah sebulan lebih, warga meminta pihak rekanan menggantinya, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan.

“Sudah sebulan kita minta agar mereka mengganti pondasi yang terpakai, tapi sepertinya tidak ada itikad baik. Makanya kami meminta agar aktivitas pekerjaan dihentikan, sebelum ada penyelesaiannya,” sebut Sahrul Zendato, Ketua Majlis Pendidikan Ranting Muhammadiyah Sibabangun, Selasa (5/11/2019).

Sahrul menyebutkan, aksi pemberhentian aktivitas pekerjaan selaiknya tidak harus terjadi, jika pihak rekanan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah menyikapi keluhan yang disampaikan. Disamping pihak rekanan yang lempar bola, oknum berkompeten di Dinas Pendidikan Tapteng juga sepertinya hanya melontar janji-janji.

“Siapa yang mengatakan mereka telah berkoordinasi dengan unsur Pimpinan Muhammadiyah Ranting Sibabangun dalam hal pemakaian pondasi? Tidak ada itu. Namun walaupun begitu, kita dapat memakluminya, sepanjang pondasi tersebut diganti,” kesalnya.

Sahrul menegaskan, jika permintaan penggantian volume pondasi tidak diindahkan pihak rekanan, Ranting Muhamamdiyah Sibabangun akan membuat laporan pengaduan kepada Bupati Tapanuli Tengah dan ke pihak kepolisian. Karena menurut Sahrul, kebijakan sepihak yang dilakukan rekanan telah merugikan warga Muhammadiyah.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita akan terus mendesak agar pondasi warga diganti. Kalau tidak, kita akan laporkan kepada Bupati Tapteng dan pihak kepolisian,” imbuhnya, sembari menambahkan jika sebelumnya pondasi yang akan diganti telah disepakati dengan pihak rekanan.

Senada, Pimpinan Muhammadiyah Ranting Sibabangun Edy Saputra Tanjung menegaskan, pondasi yang telah terpakai wajib diganti. Menurut Edy, pondasi tersebut adalah infak dari warga Muhamamdiyah dan masyarakat islam lainnya yang tidak boleh dihilangkan. “Harus diganti itu, ini amanah yang tidak boleh kita hilangkan,” ujar Edy, saat meninjau pembangunan dua ruang kelas baru bersama unsur pimpinan lainnya.(ztm)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close