Berita

Pembagian BLT di Siantar Berdesak-desakan

FaseBerita.ID – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial mengundang perhatian sejumlah pihak. Penerima bantuan tampak berdesak-desakan dan tidak lagi menghiraukan anjuran pemerintah atau menerapkan physical distancing jaga jarak saat pencairan BLT.

Salah seorang anggota DPRD dan masyarakat menyayangkan Pemko Siantar tidak memiliki kebijakan yang tepat dalam pencairan bantuan tersebut.

Amatan media ini, Senin (11/5/2020) saat pembagian di kantor pos, masyarakat berbondong-bondong menngantre untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan membawakan kartu keluarga dan surat dari kelurahan.

Salah seorang masyarakat Boru Simanungkalit bersama cucunya yang tinggal di Kecamatan Siantar Marihat mengatakan, di sana dia sudah antre sejak pukul 08.00 WIB. Ia menilai kalau pemerintah yang tidak disiplin bukannya masyarakat.

“Saya sudah mengantre sejak 08.00 WIB. Menurut saya pemerintah yang selalu mengarahkan masyarakat agar menjaga jarak, itu salah. Bukannya kita masyarakat yang tidak disiplin melainkan pemerintah,” ujarnya.

Wanita itu menegaskan, pemerintah sepertinya tidak memiliki innovasi bagaimana cara pembagian BLT kepada masyarakat agar tidak mengundang keramaian, tidak berbondong-bondong datang ke kantor pos.

“Sebelumnya kan RT maupun lurah sudah mendata masyarakat. Dan saat pendataan itu, kenapa tidak ditanya masyarakat punya rekening atau tidak. Kalau punya kan bisa dikirim langsung ke rekening,” ujarnya sembari mengaku takut menyentuh apapun mengingat bahayanya wabah Covid-19.

“Apalagi penerima BLT ini kebanyak lansia. Bukannya kita tidak bersyukur. Tapi seperti yang kita tahu, lansia katanya paling rentan terkena Covid-19. Nah, caramya itu yang harus diperbaiki,” terangnya.

Hal senada disampaikan Agir (67) warga Kampung Bantan yang kesehariannya seorang buruh bangunan dan saat ini bekerja sebagai tukang gojek.

Ia mengaku tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah seperti BLT, PKH, BPNT dan bantuan beras.

“Umur saya sekarang sudah 67 tahun.  Selama itu juga saya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah,” ujarnya.

Saat disinggung apakah pihak kelurahan pernah mendata dan meminta KK maupun KTP, dia mengatakan sudah berkali-kali dia didata maupun diminta kartu keluarga maupun KTP dan juga sudah melapor ke kantor kelurahan.

“Capeklah kalau melapor ke kantor kelurahan. Terakhir kan kalau berkali-kali kita ke sana yang ada kita merasa malu sendiri. Tidak taulah saya sudah berapa kali KTP maupun KK saya diminta. Yang jelas, saya tidak pernah mendapatkan bantuan berupa apapun dari pemerintah,” ujarnya sembari mengatakan hanya bisa melihat saja.

Terpisah, Anggota DPRD Jani Apohan Saragih justru menuding Pemko Siantar tidak memiliki kebijakan. Walaupun bantuan datang dari Kemensos, Pemko harusnya punya kebijakan agar tidak mengundang keramaian.

“Seharusnya Pemko dalam hal ini Dinas Sosial itu mencari solusi bagaimana cara membagikan tanpa masyarakat tidak berbondong-bondong ke kantor pos,” ujarnya.

Masih dengan Jani mengatakan Pemko maupun kepolisian melalui Polsek bisa bekerja sama yang dibantu dari pihak kantor pos maupun instansi terkait.

“Jadi kalau pihak Pemko bekerja sama dengan Polsek otomatis kan terhindar yang namanya keramaian. Misalkan kalau di buat di Siantar martoba kalau di buat di Polsek Siantar martoba otomatis kan bisa di pisah sebagian di Siantar martoba sebagian di kantor pos otomatis terhindar dari keramaian,” ujarnya sembari mengatakan semoga Pemko bisa lebih bijak lagi.

Pj Sekretaris Daerah kota Pematangsiantar Kusdianto saat di konfirmasi media ini terkait masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi kantor pos menyarankan media ini menanyakan langsung ke Kadis Sosial Siantar.

“Tanya langsung lah ke Pardamean Silaen. Dia yang lebih berkompeten menangani itu. Yang intinya kita sudah membagikan jadwalnya. Kita juga selalu mengimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak,” ujarnya sembari mengatakan kalau bantuan tersebut dari Kementerian Sosial. (Mag 04)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button