Berita

Pembagian Bantuan di Siantar tidak Transparan: Perangkat Kelurahan Terima BST

FaseBerita.ID – Pembagian bantuan kepada masyarakat kota Pematangsiantar yang terdampak Covid-19 dinilai tidak transparan. Pasalnya, banyak warga yang menilai bahwa Lurah dalam melakukan pembagian atau pendataan tebang pilih dan tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan warga Kelurahan Toba, kemarin (29/5). Dia mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Toba selama Pandemi, dianggap salah sasaran.

“Kami yang tidak menerima bantuan Rp600 ribu, bukan karena cemburu. Maunya perangkat kelurahan yang mendata, harus benar-benar yang tepat sasaran lah. Malah RT yang memiliki kos-kosan dan grosir sembako menerima,” ungkap warga.

Amatan media di lokasi, sebanyak tiga kepala rumah tangga di daerah itu dengan status pengangguran dan rumah papan dan layak menerima bantuan BST. Saat ini hanya menerima bantuan sembako dari Pemko Siantar.

“Ada tiga kepala rumah tangga disini yang khususnya layak menerima bantuan Rp600 ribu, tapi tak dapat. Justru, sekarang yang menerima itu merupakan Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, Relawan Dinsos dan Honorer Kecamatan,” jelasnya sembari mengatakan yang mendapatkan itu sebagian besar perangkat kelurahan.

Dia juga menambahkan kalau dirinya sebenarnya tidak keberatan kalau dia tidak dapat. Akan tetapi perangkat kelurahan itu transparan lah dalan mendata.

“Jangan mentang-mentang perangkat Kelurahan mereka saja yang dapat. Karena masih banyak lagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan ada beberapa masyarakat yang rumah papan, seperti salah seorang kakek yang pengangguran karena faktor usia tidak mendapatkan (BST),” ujarnya.

Sementara Kabid Dinas sosial Risbon Sinaga saat di mintai keterangan mengatakan hanya menerima data dari kelurahan.

“Kita hanya menerima data dari kelurahan saja. Tapi kalau jelas mereka menerima sudah menyalahi. Karena kita pantau pun di Kelurahan Toba banyak warganya yang di atas rata-rata,” ujarnya singkat.

Terpisah saat media ini mencoba mengkonfirmasi ke pihak kelurahan melalui pesan WA, Lurah nya tidak menjawab dan hanya membaca saja.

Terpisah, Boy Iskandar Warongan anggota DPRD kota Pematangsiantar dari Komisi 1 mengatakan dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dan memanggil para perangkat Kelurahan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi data penerima bantuan.

“Tanggal 2 ini kita akan mengadakan rapat dengan gugus tugas kota Pematangsiantar di situ kita akan mempertanyakan semua keluhan masyarakat. Dan setelah itu kita akan memanggil semua perangkat kelurahan. Karena kita ingin mengevaluasi data penerima bantuan agar tidak ada timpang tindih. Kita juga akan meminta agar di data ulang jangan sampai ada masyarakat yang dua kali mendapatkan bantuan,” ujarnya sembari mengatakan dan meminta kepada kelurahan agar tetap transparan. (Mag-04)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button