Berita

Pedagang Serbu Kantor Bupati Asahan, Desak Pasar Simpang Empat Kembali Dibuka

FaseBerita.ID – Ratusan pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Asahan, memprotes kebijakan Pemkab Asahan menutup pasar tradisional yang tidak dikelola oleh pemerintah dengan dalih mengganggu ketertiban umum.

Pedagang pasar yang mayoritas ibu-ibu ini membawa poster dan spanduk agar Bupati Asahan H Surya mempertimbangkan kembali penyegelan pasar, Selasa (17/12). Asosiasi Pedagang Pasar Simpang Empat, Anggiat Siregar mengatakan mereka saat ini kebingungan dimana tempat untuk mencari nafkah sejak pasar ditutup. Rata rata pedagang sudah berjualan di pasar itu dari tahun 1990 dan selama ini tidak ada permasalahan.

“Sejak ditutup beberapa hari lalu, kami tak mencari makan dari pajak itu. Anak-anak tak sekolah. Pemkab Asahan kalau mau buat kebijakan harus memperhatikan rakyat lah, ini kami pedagang dikorbankan,” keluhnya.

Beberapa saat menyampaikan orasi, para pedagang ini kemudian diterima perwakilannya sebanyak 15 orang dan berdialog dengan sejumlah pejabat yang terdiri dari Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Suherman Siregar, Plt Kasat Pol PP Sofyan Manullang, Kepala Kesbang Sorimuda Siregar, Camat Simpang Empat Armansyah dan Wakapolres Asahan Kompol Taufik.

Pedagang menyampaikan keluhan mereka setelah beberapa hari tidak berjualan akibat disegelnya seluruh akses pintu masuk oleh Satpol PP beberapa hari lalu. Disamping itu, mereka juga mempertanyakan keabsahan dan payung hukum penyegelan karena lokasi mereka berualan selama ini dikelola oleh pihak swasta.

“Apa kekuatan hukum campur tangan pemerintah Asahan terhadap kami para pedagang. Selama ini sejak tahun 90 an pajak itu diurus oleh swasta dan kami bayar di sana. Kalau dalih aturannya adalah mengganggu ketertiban umum seperti lalulintas, sekarang saya mau tanya dimana ada pajak yang tak ganggu ketertiban umum,” kata Andreansulin mewakili pedagang saat membuka diskusi bersama sejumlah pejabat Pemkab Asahan.

Camat Kecamatan Simpang Empat Armansyah menjelaskan kalau selama ini lokasi pedagang yang dikelola oleh swasta itu terdapat kendala berupa urusan lingkungan seperti limbah yang saat ini tidak terkelola, hingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana Perda nomor 1 tahun 2018.

“Saya sebagai camat sudah beberapa kali meminta kepada pengelola pasar itu untuk mengurus perizinan limbah dan lain sebagainya yang selama ini tetap kami tunggu. Itu sudah dari bulan Mei 2017 tapi tidak juga ada,” kata Armansyah.

Negosiasi antara perwakilan pedagang pasar dengan pejabat pemerintah Kabupaten Asahan berlangsung hingga satu jam lebih. Kepala Kesbang Sorimuda Siregar berupaya menengahi adu argumentasi dan menjelaskan tuntutan pedagang untuk dibuka segel pagar seng yang beberapa lalu dipasang akan segera dibicarakan ke Bupati Asahan dan Sekretaris daerah.

“Saat ini juga kami sampaikan permintaan itu ke Pak Bupati dan Pak Sekda yang kebetulan lagi dinas di luar kota. Mudah mudahan ada solusi yang terbaik untuk pedagang,” kata Sorimuda.

Mendengar penjelasan tersebut, pedagang berbesar hati dan membubarkan diri dengan tertib dari kantor Bupati Asahan. Mereka kemudian melanjukan aspirasinya menuju kantor DPRD Asahan untuk meminta bantuan kepada wakil rakyat di gedung dewan. (per/rah)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button