Berita

Pedagang di Sibolga Minta Perwal 73 Ditinjau Ulang

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Puluhan pedagang pasar yang ada di Kota Sibolga, menemui anggota DPRD Sibolga, terutama Komisi II, Selasa (21/1). Tujuannya mengadukan keluhan mereka terkait Peraturan Walikota (Perwal) No 73 tahun 2019 tentang retribusi di pasar yang ada di Sibolga agar ditinjau ulang karena dinilai memberatkan pedagang.

Di sana, para pedagang menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya pedagang menyepakati untuk menolak pemberlakuan Perwal 73 tahun 2019 dengan alasan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini kurang mendukung, sehingga memengaruhi omzet penjualan pedagang dan jelas berdampak pada ketidakmampuan pedagang membayar retribusi.

Pedagang juga meminta Pemko Sibolga segera menertibkan para pedagang yang melakukan aktivitas di luar pasar resmi. Sebab menurut mereka, para pedagang itu tidak memberikan kontribusi pada PAD Kota Sibolga.

Selanjutnya, para pedagang meminta Pemko menutup secara permanen segala aktivitas pedagang ayam potong dan mendirikan kandang ayam di lingkungan pusat kesehatan dan lingkungan pusat yang berada di sepanjang Jalan Gabu, depan kantor Kelurahan Pancuran Gerobak. Karena selain tidak memberikan kontribusi PAD, juga menyalahi aturan.

Para pedagang juga meminta Pemko menertibkan akses keluar masuk Pasar Sibolga secara keseluruhan, serta membenahi fasilitas areal parkir dan kebersihan pasar. Terakhir, meminta Pemko Sibolga untuk tidak mengizinkan berlangsungnya bazaar. Sebab sangat berdampak pada omzet penjualan para pedagang Pasar Sibolga.

Menyikapi tuntutan para pedagang tersebut, DPRD Sibolga melalui komisi II dengan Koordinator Zamil Zeb Tumori, Ketua Komisi Rivorman Saleh Manalu beserta anggota komisi Herman Sinambela, Sri Handayani, Herman Soni Saragi, Obbi Putra Hutagaol, Andika Pribadi Waruwu, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pedagang yang dihadiri Asisten I Josua Hutapea, Kadishub Marajahan Sitorus, Kepala Pasar J Panjaitan, Kasatpol PP Singkat SIjabat, mewakili Kadis Kesehatan, Sekretaris Donna Pandiangan.

Dalam RDP Tersebut, Jamil Zeb Tumori dan Ketua Komisi II Rivorman saleh, menerima keluhan para pedagang agar Perwal 73 tahun 2019 tentang retribusi direvisi.

“Mengapa hingga saat ini belum bisa ditertibkan para pedagang di luar pasar resmi? Karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya. Saat ini sedang dibahas tentang perda penertiban ini, dalam waktu dekat, mungkin perda ini akan selesai. Sehingga dapat segera ditertibkan,” jelas Jamil saat menjawab pertanyaan para pedagang.

Dirinya juga menyampaikan bahwa apa yang diusulkan oleh para pedagang yang tertuang dalam kesepakatan akan diusulkan kepada Pemerintah Kota Sibolga.

Terkait pelaksanaan bazar, hal ini memang berat, sebab menyangkut kepentingan masyarakat juga. Namun menurut dia, ada baiknya bazar itu bisa dilaksanakan pada saat HUT Kota Sibolga. Namun untuk hari-hari besar keagamaan sesuai usul para pedagang, hendaknya ditiadakan.

Sementara itu Asisten I Pemko SIbolga Josua Hutapea dalam menyikapi tuntutan para pedagang menyampaikan bahwa dirinya hadir saat ini tidak dapat memutuskan tuntutan para pedagang yang terdiri dari 5 tuntutan.

Menurutnya, hal itu harus diputuskan Walikota Sibolga. Ia juga menyatakan bahwa kehadiran dirinya di RDP itusama dengan OPD Lainnya.

“Kenaikan Retribusi sesuai perwal 73 tahun 2019, adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan perlu ditegaskan, bahwa pemerintah akan menertibkan pemilik kontrak kios di mana terjadi sewa menyewa kontrak yang untuk balik nama saja ada yang mencapai Rp100 juta. Sementara ke pemerintah hanya Rp1 juta saja. Oleh karena itu, tahun ini hal itu akan segera ditertibkan, tidak ada yang namanya balik nama,” jelasnya.

Menurut dia, jika memang Perda No 73 tahun 2019 ini memberatkan, akan diusulkan untuk diubah. Namun yang jelas Pemko Sibolga tidak ingin kios tempat para pedagang berjualan menjadi ajang memperkaya diri sendiri.

Sementara itu, Kasatpol PP Singkat Sijabat pada RDP ini mengharapkan agar instansi terkait seperti Dinkes dan Disperindag melakukan kajian hukum dan aturan yang jelas terkait permintaan para pedagang, sehingga Satpol PP dapat menegakkan aturan tersebut.

“Kami juga minta pada hasil dari RDP ini, agar ada kesepakatan bersama untuk ditandatangani, agar Satpol PP bisa tegakkan aturan,” tegas Singkat.

Setelah adanya sharing dengan para pedagang yang dimediasi Ketua Komisi II Rivorman Saleh Manalu, beberapa usulan yang tertuang dalam Perwal 73 tahun 2019 untuk diubah, yakni untuk parkir R1 di Pasar Sibolga yang sebelumnya hanya Rp500 dalam perwal jadi Rp2000, diusulkan menjadi Rp1000.

Untuk retribusi MCK yang sebelumnya Rp500 dalam Perwal menjadi Rp2000 diusulkan menjadi Rp1000. Untuk pungutan retribusi sampah sebelumnya Rp500 dalam Perwal menjadi Rp2000 kemudian akan diusulkan menjadi Rp1000.

Sementara untuk retribusi lapak sebelumnya Rp800 per meter/hari dalam perwal menjadi Rp2000/m/hari, akan diusulkan menjadi Rp1000/m/hari. (mis)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close