Berita

Pedagang di Pelabuhan Pelindo Sibolga Menolak Digusur tanpa Relokasi

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Satpol PP membongkar kios pedagang di ujung Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Dewa, Sibolga Sambas, tepatnya di sekitar Pelabuhan Pelindo, Rabu (2/10/2019). Ada 17 kios yang rencananya dibongkar, namun sebagian pedagang melakukan perlawanan.

Menurut para pedagang, ada beberapa faktor mengapa mereka menolak penggusuran. Di antaranya, belum adanya solusi yang diberikan pemerintah terhadap mereka. Seperti, relokasi dan pembayaran ganti rugi. Sehingga, para pedagang merasa pemerintah ingin ‘membunuh’ mereka secara perlahan. Karena, tidak lagi dapat menafkahi keluarga mereka.

“Ini tidak manusiawi, masa kios kami dibongkar, belum ada solusinya. Pernah diadakan pertemuan, katanya hanya penertiban, bukan pembongkaran. Kenapa sekarang jadi pembongkaran. Kalau sudah dibongkar, ke mana lagi kami jualan. Apalah yang mau kami kasih makan anak-anak kami. Apalagi biaya sekolah mereka. Sedangkan, mereka kami sekolahkan, supaya tidak bodoh seperti kami ini,” kata Ina Rani, salah seorang pedagang yang menolak kiosnya dibongkar Satpol PP.

Sekilas, dia menceritakan awal mula adanya rencana penggusuran kios mereka karena adanya keributan yang terjadi antar pemuda di lokasi tersebut. Pihak keluarga yang melakukan pemukulan kemudian menuding bahwa tuak masak atau tuak suling yang mereka jual sebagai penyebab keributan.

Sementara, setelah adanya teguran dari pemerintah mengenai larangan penjualan tuak masak, merekapun menurutinya dan mengganti jenis jualannya.

“Yang tak sedapnya lagi, surat panggilan yang dilayangkan sama saya, dibilang saya jual daging non halal. Sementara, saya muslim. Nampak, kalau pemerintah kelurahan mengada-ada. Kalau soal tuak masak, sudah tidak kami jual lagi. Selagi, kenapa malah orang luar Jalan Horas ini yang mengajukan keberatan kepada pemerintah. Sementara, warga Jalan Horas tidak ada yang keberatan,” tukasnya sambil memperlihatkan surat yang diberikan oleh Satpol PP sesuai data dari pihak kelurahan.

Senada juga dikatakan Ina Putra, pedagang lain yang mengaku sudah 20 tahun berjualan di dinding Pelabuhan Pelindo tersebut. Mewakili pedagang lain, dia mengaku kalau mereka siap membayar retribusi kepada pemerintah bila diperbolehkan jualan kembali.

“Dulu, adanya yang mengutip retribusi sama kami, Rp1.000 per hari. Memang 10 tahun terakhir ini, sudah tidak ada lagi. Artinya, kalaupun kami disuruh bayar kewajiban, kami siap bayar,” kata Ina Putra.

Terkait pemakaian badan jalan yang dituduhkan kepada para pedagang sesuai surat yang mereka terima, mereka berharap agar pemerintah berlaku adil. Dengan membongkar semua lapak jualan yang ada di Kota Sibolga, yang memakai badan jalan.

“Jangan cuma kami yang digusur. Karena saya lihat, cuma kami aja yang jadi target. Ada apa ini. Masih banyak lagi tempat-tempat jualan yang memakai badan jalan, kenapa gak itu yang digusur duluan, kenapa mesti kami. Di sepanjang Jalan Horas inipun, banyak, bukan cuma kami. Di kota sanapun masih banyak lagi, gusurlah,” ketusnya.

Meski demikian, mereka mengaku akan terus bertahan dan menolak kios dagangan mereka dibongkar. “Sampai mati, kami akan bertahan. Kami siap mati, daripada anak-anak kami tidak makan,” pungkasnya. (ts)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button