Berita

Pasca Digugat ke PN Sibolga, PT GI Diduga Masih Konsumsi BBM Bersubsidi

TAPTENG, FaseBerita.ID – PT GI, hingga kini masih mengerjakan proyek penahan tebing Km 5 Jalan Rampah-Poriaha Tapteng. Diduga, perusahaan tersebut hingga kini masih mengonsumsi BBM bersubsidi.

Hal itu sesuai hasil investigasi yang dilakukan oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP). Bara-JP mengaku tidak pernah melihat truk tangki milik PT Pertamina yang mengirim BBM ke lokasi proyek maupun kantor PT GI.

“Kalau dugaan kita, mereka masih menggunakan BBM bersubsidi. Karena, sudah beberapa minggu kita lakukan investigasi di lokasi proyek dan juga kantor PT GI yang ada di Kelurahan Angin Nauli, juga tidak ada mobil tangki yang masuk mengantar minyak,” kata Hotma Purba, Ketua Investigasi Bara-JP, Minggu (22/12).

Anehnya kata Hotma lanjut menjelaskan, perusahaan tersebut selalu memperoleh BBM dengan menggunakan kemasan jerigen. Namun, Bara-JP masih belum mengetahui darimana sumber BBM yang digunakan perusahaan tersebut. “Kalau saya lihat di lapangan, mereka pakai jerigen. Gak tahu, darimana BBM mereka, siapa yang mensuplay ke mereka,” tukasnya.

Menurutnya, pemakaian BBM bersubsidi oleh PT GI telah menyalahi aturan dan telah merugikan negara. Karena, perusahaan tersebut seharusnya memakai BBM Industri. “Tentunya, anggaran pemakaian BBM Industri sudah dianggarkan dalam kontrak kerja proyek tersebut. Tapi, kok masih saja memakai BBM bersubsidi, yang jelas-jelas merupakan hak dari masyarakat kecil,” ketusnya.

Selain dugaan pemakaian BBM bersubsidi, Bara-JP juga menyebut proyek yang dikerjakan oleh PT GI sebagai proyek siluman. Alasannya, karena pihak PT GI tidak mencantumkan plang proyek pada lokasi pengerjaan. “Wajar kalau kami menyebut ini proyek siluman. Karena, gak ada plank proyeknya. Plank proyek itu merupakan informasi ke publik, yang harus disampaikan oleh pihak perusahaan. Karena, masyarakat punya hak untuk mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk proyek ini,” kata Hotma.

Menurut informasi yang dipreroleh Bara-JP, proyek tersebut telah mulai dikerjakan sejak April 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan masa kerja 316 hari. Namun hingga akhir Desember, progres yang dikerjakan oleh PT GI masih sekitar 25-30 persen. Artinya, dengan sisa hari kerja yang ada, Bara-JP menduga proyek tersebut tidak akan dapat selesai tepat waktu.

“Paling sekitar 20 sampai 30 persen, baru yang dikejrakan. Padahal sesuai SPK-nya, sudah 6 bulan mereka kerja. Gak tahu apa masalahnya, kenapa sampai sekarang progresnya masih segitu,” ketus Hotma.

Bara-JP meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja PT GI yang diduga tidak mampu bekerja. “Kalau sampai 316 hari, pekerjaan tidak selesai, pemerintah harus menindak rekanan. Ini masih soal hari kerja, belum lagi soal kualitas pekerjaan, yang perlu di evaluasi. Karena, selaku masyarakat, saya menilai banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek ini,” pungkasnya.

Terpisah, Widarto, yang mengaku sebagai pengawas lapangan PT GI ketika dikonfirmasi di lokasi proyek, tidak bersedia memberikan keterangan seputar dugaan pemakaian BBM bersubsidi dan progres pekerjaan. “Itu bukan bidang saya. Saya hanya mengawasi pekerjaan, apa saja yang dikerjakan, kemudian melaporkannya. Kalau soal itu, saya gak tahu. Dan sayapun baru di sini. Saya dikontrak sampai Agustus 2020,” kata Widarto sembari mengarahkan wartawan untuk menemui Putra, seorang petinggi perusahaan lainnya.

Sama halnya dengan Widarto, Putra yang ditemui juga dilokasi pengerjaan proyek tidak bersedia memberikan keterangan. Anehnya, Putra seolah merasa lucu ketika wartawan mempertanyakan plank proyek. “Saya hanya pengawas lapangan, jadi gak tahu soal itu. Untuk apa plank proyek,” kata Putra menjawab wartawan.

Sebelumnya, warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBHS) sebagai Penasehat Hukum yang dikuasakan kepada Parlaungan Silalahi dan Mangihut Tua Rangkuti secara resmi menggugat PT GI yang berlokasi di Jalan Maraden Panggabean Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, ke Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Kamis (21/11) lalu.

Selain PT GI, AA selaku General Superitendent dan SPBU yang berlokasi di Jalan Sibolga-Barus, Kecamatan Tapian Nauli juga turut digugat. Sedikitnya, sebanyak 12 orang perwakilan warga Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Tapian Nauli memberikan kuasa untuk memggugat PT GI, yakni Erik Guntur Simanullang, Anrial Hutagalung, Gabe Tua Harahap, Rahmansyah Simatupang, Robidang Hutagalung, Bramdos Banjar Nahor, Berri Hutagalung, Purba Situmorang, Roy Hutagalung, Muklis Syahputra Hutagalung, Lokma Pasaribu, dan Marudut Tua Hutagalung.

“Hari ini kita secara resmi mendaftarkan gugatan berdasarkan surat kuasa yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam hal ini kita menggugat PT GI terkait penyalahgunaan BBM Subsidi jenis solar,” ujar Mangihut selaku Pebasehat Hukum yang menerima kuasa dari warga kepada wartawan.

Mangihut menuturkan, sebagaimana dalam tuntutan mereka, menyebutkan PT GI diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum tentang penyalahgunaan dan penimbunan BBM Subsidi, sebagaimana dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014, penggunaan BBM Subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh masyarakat, lanjut Mangihut, PT GI diduga melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi yang dibatasi kepemilikannya oleh Undang-undang yang dimana perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam pasal 55 UU migas.

“Ini sudah jelas melawan hukum sebagaimana dalam pasal 55 UU Migas, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Mangihut menyebutkan, PT GI juga melanggar peraturan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis tak terbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, pengusaha oleh negara diselengarakan oleh pemerintah sebagai kuasa pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Perpres No 191 tahun 2014, pasal 55 UU migas, dan juga pasal 1 angka 20 UU No. 22/2001.

Dijelaskannya, gugatan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah barang bukti terkait penimbunan BBM Subsidi oleh PT GI yang tengah melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan tebing di Jalan Poriaha-Rampa Km 5.

“Kita memiliki semua bukti-buktinya baik lokasi penimbunan BBM yang dilakukan PT GI, dan itu bukan hanya sekali atau dua kali dilakukan tapi sudah sangat sering, dan kita juga sudah tahu darimana sumber BBM itu diambil, alat bukti kita sudah lengkapi untuk nantinya diajukan di dalam persidangan,” tutupnya. (ts)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close