Berita

Pasangan Hendriyanto-Samsul Tak Patuhi Imbauan Mendagri

#Datang ke KPU dengan Diiringi Massa dalam Jumlah Besar

FaseBerita.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengimbau agar pasangan bakal calon kepala daerah tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar dan melakukan arak-arakan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun imbauan tersebut tidak dipatuhi bakal calon kepala daerah.

Salah satunya, pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus-H Samsul Tanjung.

Saat mendaftar ke KPU Labura, Jumat (4/9) pasangan tersebut membawa massa pendukung dalam jumlah besar. Mereka bersama pengurus partai pengusung dan pendukung  berangkat dari titik kumpul di Underpas Corner Tarutung, Jalan  Tanah Rendah Aek Kanopan Kecamaran Kualuh Hulu, Labura sekitar pukul 08.31 WIB. Mereka berjalan kaki sepanjang sekitar 1,5 kilometer menuju kantor KPU Labura.

Pasangan Hebat (Hendriyanto bersama Samsul Tanjung) tiba di kantor KPU Labura sekitar pukul 09.24 WIB,  yang diterima langsung Ketua KPU Heriamsyah Simanjuntak dan komisioner. Tiba di komplek kantor KPU, pasangan tersebut mencuci tangan.

Heriamsyah mengatakan, Jumat (4/9) merupakan hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Labura ke KPU dan yang pertama mendaftar adalah Hendriyanto bersama Samsul Tanjung.

“Setelah diperiksa, berkas syarat pendaftaran dinyatakan lengkap,” kata Oge, sapaan Heriamsyah.

Pasangan Hendriyanto bersama Samsul Tanjung diiringi ribuan warga dan didampingi partai politik pengusung dan pendukung, yakni PPP, PBB, dan Partai Hanura serta Partai Berkarya sebagai partai pendukung.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan mengatakan,  dalam proses pendaftaran ini personel  gabungan untuk mengamankan diturunkan 80 petugas TNI dan Polri.

Sementara di Kabupaten Asahan, pelanggaran imbauan Mendagri juga dilakukan pasangan Nurhajizah Marpaung- Henri Siregar (Nu-Ri). Pasangan ini mendaftar ke KPU menumpangi becak bermotor (betor) diiringi puluhan pendukungnya, Jumat (4/9) siang.

Di kantor KPU, keduanya langsung mengisi daftar hadir. Lalu, bersama pimpinan partai politik, pasangan ini menuju ruangan penerimaan berkas di aula KPU Asahan.

Di luar pagar kantor KPU Asahan, massa pendukung maupun simpatisan tertahan tidak bisa masuk ke kantor yang dijaga personel kepolisian. Sebak sejak awal KPU sudah mengumumkan pembatasan massa mengingat proses tahapan Pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Sehari sebelumnya, atau Kamis (3/9) Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para paslon) pada Pilkada 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) untuk tidak melakukan arak-arakan dan menciptakan kerumunan massa.

Tito meminta para bakal paslon mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 49 ayat 3, dinyatakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh: a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan.

“Pasangan calon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah yang besar. Tidak menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa. Pasangan calon cukup didampingi tim kecil, yang terdiri atas perwakilan parpol pengusul dan petugas yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran,” imbau Tito.

Lebih lanjut, Tito menekankan apabila ingin mempublikasikan dapat menggunakan media massa atau secara virtual. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 dalam peraturan tersebut, yakni KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung. Pada kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

“Maka saya mengingatkan kepada para pasangan calon kepala daerah untuk patuhi PKPU,” tegas Tito saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas).

Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai Jumat (4 /9) dan berakhir Minggu (6/9) pukul 24.00 WIB. (st/per)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button