Berita

Partai Oposisi Tolak Inpres Jokowi Soal Sanksi Protokol Kesehatan

FaseBerita.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres Nomor 6 /2020 yang meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi  bagi yang tidak menaatinya. Instruksi itu pun langsung menuai kritikan dari partai oposisi PKS.

Anggota Fraksi PKS di Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher mengatakan, bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja.

“Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan loby-loby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang  fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” ujar Netty kepada wartawan, Senin (10/8).

Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, sangat tidak masuk akal jika menerapkan sanksi kepada masyarakat sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

Sebelum penerapan sanksi, hendaknya fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat  cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Pastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi.  Ada juga petugas yang siap mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

“Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” katanya.

Selain itu, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat.

“Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif,” jelasnya.

Soal jenis sanksi, Netty juga  tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat. Karena untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda.

“Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” seperti dikutip dari salinan Inpres.

Dalam inpres tersebut masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi virus Korona yang terjadi di tanah air. Protokol kesehatan tersebut adalah. Pertama penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Kedua membersihkan tangan secara teratur, ketiga pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan keempat meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam Inpres tersebut juga Presden Jokowi meminta para kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota intuk melakukan sosialiasi terhadap protokol kesehatan ke masyarakat.

“Meningkatkan sosialiasi secara masif penerapan protokol kesehatan dan pengenadalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya,” kutip Inpres tersebut.

Sementara tempat fasilitas umum yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan adalah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan.

“Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” isi Inpres itu. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button