Berita

Parsaulian Sinaga Bantah Isu Rp7 Juta Perpanjang SK PTT Guru Simalungun

Di Hadapan DPRD dan FGHS

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Sekitar 300 Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) Simalungun yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS) audiensi ke DPRD Simalungun terkait informasi perpanjangan SK sebesar Rp 7 juta hingga Rp 14 juta per orang,  Senin (13/1/2020) sekira Pukul 14.30 WIB.

Guru honor dipimpin oleh Ketua FGHS, Ganda Armando Silalahi menghadiri rapat audiensi dipimpin oleh Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, Ketua Komisi IV Binton Tindaon, Sekretaris Dewan, Sahat ML Simangunsong dan dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun, Parsaulian Sinaga.

Setelah dilaksanakan rangkaian penjelasan dari yang mewakili FGHS, Ganda Silalahi,  arahan ketua DPRD dan Ketua Komisi IV, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maka dihasilkan keputusan atau kesepakatan.

Adapun hasil rapat audiensi tersebut mengenai gaji guru honor yang belum terbayar selama 6 bulan pada tahun 2016 sehubungan dengan keterbatasan keuangan tidak ditampung dan Dinas Pendidikan telah memberikan surat edaran kepada para Kepala Sekolah agar gaji tersebut ditampung sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah.

Mengenai anggaran honor tahun 2020 yang sudah tertampung di APBD sebesar Rp 15,2 Miliar yang hanya dapat menggaji guru honor sekitar 1.250 orang.Terkait kekurangan anggaran tahun 2020 akan diupayakan untuk ditampung pada perubahan anggaran tahun 2020.

Isu yang berkembang adanya pembayaran untuk perpanjangan SK honorer tahun 2020 sesuai dengan penjelasan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun bahwa hal itu tidak benar.

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak berkembang akan ditindaklanjuti dengan rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset, para Korwil dan mewakili Kepala Sekolah per Kecamatan.

Timbul Jaya Sibarani saat diwawancarai diruang kerjanya, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat kembali terkait SK para guru Honor kapan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

“Kita akan adakan rapat lagi dihadiri Sekda, Kadis Pendidikan, Korwil rencana hari Kamis, dirapat itu akan kita pertanyakan kapan diterbitkan SK para guru honor. Harapan kita semua gratis tanpa ada kutipan atau pungutan,”sebutnya.

Sekretaris Dinas Simalungun, Parsaulian Sinaga saat diwawancarai mengatakan bahwa kesepakatan hasil rapat telah dicatat dan ditandatangani bersama.

“Kesepakatan kita dalam rapat tadi sudah kita catat dalam satu lembar, ditandatangani Ketua DPRD, Ketua Komisi IV, Ketua FGHS, Sekwan dan saya sendiri. Jadi mengenai ada isu negatif itu, sudah saya sampaikan semua guru tetap ikuti peraturan, jangan sampai terpengaruh isu negatif,”terangnya.

Sebelumnya, Ketua FGHS, Ganda Silalahi aaat diwawancarai maksud dan tujuan audiensi ke DPRD Simalungun, mengatakan pihaknya untuk mempertanyakan nasib 1800 guru PTT tahun 2020.

Ganda Silalahi menjelaskan kedatangannya audiensi ke DPRD Simalungun untuk mempertanyakan mengenai nasib 1800 guru PTT yang ada di Kabupaten Simalungun untuk tahun anggaran 2020.

“Selain anggaran yang ditampung dalam APBD untuk Guru PTT, kami juga mempertanyakan mengenai isu perpanjangan SK membayar Rp 7 juta bagi guru yang tidak punya NUPTK dengan gaji Rp 1 juta perbulan dan yang sudah punya NUPTK membayar Rp 14 juta dengan gaji Rp 2 juta per bulan,”jelasnya.

Sesuai keterangan Sekretaris Dinas Simalungun, Ganda Silalahi menyampaikan bahwa anggaran yang ditampung di APBD 2020 untuk guru PTT sebesar Rp 15,2 Miliar, jadi anggaran itu tidak sanggup untuk menggaji 1800 guru PTT.

“Tetapi Ketua DPRD menyampaikan tadi kalau boleh ditampung semua, ditambah anggarannya jadi Rp 21,6 M untuk menampung semuanya guru PTT, pungkas Ganda Silalahi.(mag05/fe)

 

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close