Berita

Parkir Tanpa Karcis Diduga Modus Kebocoran PAD

FaseBerita.ID – Masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perparkiran di Kabupaten Simalungun perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya dari setoran per Kecamatan tidak sesuai dengan yang disetorkan oleh Dishub kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun karena tidak beredarnya karcis parkir di tiap-tiap kecamatan.

Hal tersebut diutarakan Ketua Institute Law And Justice (ILAJ) Fawer Full Fander Sihite kepada wartawan di sekitaran Kantor Bupati Simalungun, Rabu (26/2).

Menurut Fawer Sihite, melihat parkir malam pun dikutipi di daerah Perdagangan dan yang mengutip uang parkir bukanlah orang Dinas Perhubungan (Dishub) tetapi dipihak ketigakan.

“Padahal sesuai Perda No 6 tahun 2018, yang mengutip uang parkir harus honor Dishub, kalau dipihak ketigakan harus ditenderkan dulu dan harus ada Perda baru yang menjadi payung hukumnya, karena dalam Perda yang lama pengutipan parkir malam tidak ada diatur, itu berarti pungli,” ujarnya.

Anehnya, sambung Fawer Sihite, tanda bukti kwitansi Penyetoran Parkir dari pihak ketiga (Koordinator per Kecamatan) pun tidak ada diserahkan kepada Dishub dalam hal ini penerima PAD Perparkiran se-Simalungun oleh Kabid Sarana dan Prasarana, Sabar Pardamean Saragih.

“Masa tidak ada kwitansi penyetoran dari Koordinator Kecamatan ke Dinas Perhubungan, uang setoran dikasih, trus pulang, ini anehkan? Pantasan PAD tak tercapai, coba kalau sesuai setoran per kecamatan itu diserahkan ke Badan Pendapatan, mungkin melebihi dari target,” ungkapnya.

Fawer Sihite menuturkan, perparkiran di Simalungun diduga jadi ajang korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.

“Jadi tolong BPK agar memeriksa kwitansi Penyetoran Parkir dan Kapolres agar segera memerintahkan Kanit Tipikor supaya mengusut tuntas Korupsi di Dinas Perhubungan Simalungun,” harapnya.

Kadis Perhubungan Kabupaten Simalungun Roni Butar-butar saat dikonfirmasi via selulernya, Rabu (26/2) mengaku tak bisa menjelaskan perihal perparkiran di Simalungun.

“Kalau itu tak bisa kujawablah lae. Ada atau tidak kwitansi penyetoran itu tidak masalah, yang penting PAD-nya tercapai,” sebutnya.

Menurut Roni, parkir yang sudah dipihakketigakan tersebut sudah sesuai peraturan Bupati (Perbub) dan izin prinsip dari DPRD.

“Peraturan yang lama-lama itu bersalahan. Perbup yang baru sudah ada. Izin prinsip dari DPRD, kontrakan, kerjasama ada semua dasarnya. Makanya kita nggak mau tunjukkan ke orang. Biarin saja apa dibilangi. Yang penting sudah ada dasarnya,” ucapnya.

Menurut Roni, sampai sekarang belum ada diatur peraturan parkir malam, maka tidak masalah dilakukan pengutipan saat parkir malam.

“Sampai sekarang belum ada diatur parkir malam, yah bisa dikutip kenapa nggak? Dan saya jelaskan, semua retribusi harus ada karcislah, kalau tidak ada karcis ya ilegallah namanya,” pungkasnya. (Mag-05)

Melawan Virus Corona   Pascasarjana USI  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close