Berita

Pak Bupati, Tolong Akhiri Konflik di Sihaporas!

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam hal ini Bupati Jopinus Ramli Saragih bersama DPRD Simalungun harus bertindak pro-masyarakat adat untuk mencari jalan keluar polemik dan konflik hutan/tanah adat yang terjadi di Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik.

Permintaan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Quo Vadis Hutan Adat di Sihaporas?” yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar, Selasa (29/10/2019).

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Hotben Ambarita selaku tetua adat Nagori Sihaporas, Roganda Simanjuntak yang merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak, Muldri Pasaribu dari kalangan akademisi, Djonner Sipahutar selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematangsiantar, dan Prihartini Simbolon yang merupakan staf advokasi Bakumsu).  Sedangkan moderator Edis Galingging, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Pematangsiantar.

Kegiatan ini diawali kata sambutan dari beberapa pihak, di antaranya mantan anggota DPRD Simalungun Manandus Sitanggang, anggota DPRD Simalungun Lindung Samosir, dan Ketua Presidium PMKRI Pemtangsiantar Alboin Samosir .

Alboin Samosir mengatakan, dengan adanya diskusi ini, diharapkan bisa menyatukan pemahaman dan pengakuan terhadap hutan adat yang ada di Simalungun, terkhusus di Sihaporas yang sedang diperjuangkan masyarakat

“Saya berharap dengan adanya diskusi ini akan melahirkan rekomendasi kepada pemerintah untuk memanfaatkan regulasi yang ada guna menyelesaikan polemik hutan adat di Sihaporas,” ujar Alboin.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemateri. Moderator mempersilahkan Hotben Ambarita berbicara tentang sejarah masyarakat Sihaporas.  Hotben atau disapa Ompu Bintang, menyampaikan sejarah eksisnya masyarakat adat di Sihaporas, dalam bahasa Batak.

“Wilayah adat di Sihaporas dimulai sejak datangnya Oppung Mamontang Laut Ambarita dari Ambarita di Pulau Samosir ke Sihaporas, yang kemudian menjadi nenek moyang Sihaporas. Tercatat hingga kini telah ada 11 generasi yang masih memukimi wilayah hutan adat Sihaporas. Saya sendiri generasi kedelapan,” ujar Hotben, ompung/kakek dari lima cucu.

Baren Ambarita yang juga warga Sihaporas menambahkan, mereka telah melalui perjalanan panjang agar lahan mereka diakui sebagai hutan adat. Perjuangan ini dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti bertemu Bupati Simalungun, DPRD Simalungun, dan beberapa kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serangkain aksi juga sudah dilakukan, namun belum juga menemukan titik terang.

Muldri Pasaribu mewakili akademisi mengatakan, yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian pemerintah adalah permasalahan hutan adat.

“Dari segi regulasi tidak lepas dari dominasai kolonial dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang tidak terlepas dari Undang-undang Agraria Tahun 1870 (Agrarische Wet 1870). Setelah itu ada banyak regulasi yang mengatur tentang hutan adat di Indonesia, yakni UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agararia hingga UU No 41 Tahun 1999. Dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012,” terang Muldri.

“Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat merupakan salah satu wujud dari tujuan negara Indonesia di dalam melindungi warganya. Terdapat juga nilai-nilai yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Konflik-konflik yang masih terjadi pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Penegasan Hutan Adat bukan Hutan Negara, menurutnya, merupakan salah satu contoh ketidakseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Untuk tingkat yang lebih serius, perlu dirumuskan suatu regulasi yang komprehensif mengatur khusus mengenai masyarakat adat.

Sebab pada gilirannya, kekuatan masyarakat adat akan menciptakan kekuatan karakter bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaualan global saat ini.

Sementara itu, Roganda Simanjuntak selaku Ketua AMAN Tano Batak memaparkan tentang mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Simalungun.

“Terbitnya sertifikat wilayah adat oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merupakan momentum agar negara segera mengakui hutan adat Sihaporas. Dalam hal ini Pemkab Simalungun, untuk segara mengeluarkan Perda ataupun surat KMeputusan Bupati tentang pengakuan hutan adat di Sihaporas,” ujar Roganda.

Disebutkan Roganda, masuknya korporasi ke wilayah hutan adat di Sihaporas tidak terlepas dari klaim sepihak oleh pemerintah sebagai hutan negara dan penguasaan hutan oleh perusahaan lewat HPH, HTI (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT) PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Pada kesempatan itu, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematangsiantar Djonner Sipahutar mengatakan, pada dasarnya negara sudah mengakui adanya hutan adat, tinggal bagaimana masyarakat mematuhi segala regulasi yang ada dan mengajukan permohonan hutan adat kepada bupati maupun DPRD. Ia juga mengajak agar permasalahan ini diselesaiakan dengan menyatukan persepsi. Terkait  izin PT TPL, sambungnya, biarlah prosedur hukum yang akan mengatasinya.

Sementara itu, Bakumsu selaku pihak yang mendampingi proses hukum yang terjadi antara masyarakat Sihaporas dengan pihak TPL, di mana kericuhan yang terjadi 26 September 2019, telah mengakibatkan Jonny Ambarita dan Tomson Ambarita menjadi tersangka. Prihartini Simbolon selaku staf advokasi Bakumsu mengatakan, ini merupakan kriminalisasi terhadap warga Sihaporas. Sebab penetapan tersangka tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, smabungnya, Bakumsu komitmen untuk tetap mendampingi kasus ini dan juga telah memohonkan surat penangguhan penahanan, baik oleh istri tersangka maupun pihak lainnya. Ia juga menambahkan agar mahasiswa sebagai agen perubahan tetap komitmen mengawal kasus ini.

Anggota DPRD Simalungun Lindung Samosir mengatakan, agar setelah diskudi ini, pihak yang terlibat dalam pengakuan hutan adat di Sihaporas segera duduk bersama DPRD Simalungun untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya merupakan bentuk pengakuan terhadap hutan adat.

Diskusi ditutup oleh moderator dengan mengajak seluruh pihak yang hadir dalam sama-sama mengawal kasus hutan adat di Sihaporas. Sedangkan hasil diskusi akan menjadi naskah yang digunakan yang nantinya dapat membantu masyarakat Sihaporas diakui kedudukannya sebagai masyarakat adat dengan hutan adat yang dimilikinya. (mag-03/ros/rel)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button