Berita

Oknum PNS di Padang Lawas Diduga Lakukan Pungli: Alasan Urus Surat Kendaraan Roda Dua

FaseBerita.ID – IH oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga melakukan kutipan liar. Kutipan sebesar Rp4 juta alasannya untuk mengurus surat kelengkapan puluhan kendaraan roda dua.

Informasi yang dihimpun, pengadaan kendaraan roda dua jenis Kawasaki KLX tahun anggaran 2015 ini di sejumlah OPD, bermasalah kelengkapan surat. Diperkirakan ada 35 unit, total jumlah kreta KLX yang diadakan tahun 2015 itu.

Pihak ketiga, sebagai pelaksana pengadaan 35 unit kreta KLX tersebut lari, tanpa menyelesaikan kelengkapan surat-suratnya. Penyedia jasa pengadaan ini, dijalin Pemkab Palas dengan pihak ketiga di Padang Sumbar.

Bertahun berselang sejak puluhan kreta sebagai aset daerah Pemkab Palas ini diadakan, terkendala pada pencatatan aset. Sebab, tidak dilengkapi surat-surat.

Lalu muncul inisiatif bidang aset mengumpulkan seluruh kreta KLX ini di Pendopo, Lapangan Merdeka Sibuhuan tahun lalu. Padahal sudah sempat dipakai pegawai-pegawai dimasing-masing OPD.

Begitu terkumpul, bidang aset yang saat itu dikepalai Sahrin Siregar menghubungi OPD hingga Kecamatan.

Dengan modus kreta KLX ini bisa diambil/dipakai, dan siap membayar Rp4 juta untuk pengurusan surat.

Caranya, melalui IH, oknum pegawai aset ini meminta biaya pengurusan sebesar Rp4 juta itu bagi PNS masing-masing OPD, yang siap menerima. Tanpa berita acara atau kuitansi.

Hingga puluhan aset kreta berpindah tangan. Tidak diketahui pasti, dimana keberadaan aset kreta KLX itu kini.

“Siapa yang siap bayar, itu yang dikasih. Karena itu tadi, nggak ada surat-suratnya. Jadi dimintalah Rp4 juta bagi siapa yang siap, katanya untuk mengurus surat-suratnya itu,” beber pegawai Pemkab Palas.

Sementara IH, saat dijumpai, Jumat (10/7) lalu membenarkan kutipan tersebut. Pengutipan itu dilakukan untuk mengurus surat-surat kreta. Menurutnya, tidak ada keuntungan yang didapat dari kutipan tersebut.

“Jadi darimana duitnya untuk mengurus surat-suratnya, sementara pemborongnya (penyedia) sudah lari, anggaran di aset pun tak ada,” kata IH berargumen.

Diakui IH, uang yang terkumpul dari kutipan tersebut ada padanya. IH juga tak menampik, jika uang hasil kutipan ini dipergunakan keperluan pribadi. Sedangkan pengurusan surat-surat kreta, tak kunjung tuntas.

“Ya, ada sama saya. Belum (mengurus surat),” akunya.

Dan menurut sumber lainnya, pengurusan surat-surat kreta KLX ini terkendala pada pihak ketiga yang tidak ada bersedia.

“Siapa pula yang mau mengeluarkan (surat-surat)-nya seperti itu,” tandas sumber yang juga PNS di Pemkab Palas ini, yang mengetahui persis kronologi ini.

Sedang Kabid Aset Hasintongan Manik yang dijumpai terkait kejelasan aset ini belum bersedia menanggapi. “Besok aja di kantor,” katanya. (tan/fi)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker