Berita

Oknum Kepala Badan Diadukan ke Polisi Sibolga

Parulian: Ada Kejanggalan Anggaran Belanja di BPKPAD

SIBOLGA, FaseBerita.ID– Dugaan penyelewengan anggaran perbelanjaan daerah tahun 2018 pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dilapor polisi.

Itu setelah DPD LSM Kupas Tumpas mendatangi Mapolres Sibolga pada Jumat (28/8) lalu dan melaporkan oknum Kepala BPKPAD. Mereka mengklaim menemukan kejanggalan pada anggaran belanja pada instansi tersebut.

Parulian Sihotang, Ketua DPD LSM Kupas Tumpas mengatakan bahwa sebelum melapor ke polisi, pihaknya telah terlebih dahulu melayangkan surat permintaan penjelasan yang ditujukan kepada Kepala Badan PKPAD Sibolga dengan Nomor surat, 030/DPD-LSM/KT/Vll/2020 tertanggal 25 Juli 2020.

“Namun tidak mendapatkan jawaban. Makanya kami melaporkannya ke Polres Sibolga pada hari Jumat kemarin,” ujar Parulian diamini Sekretarisnya J Marbun, dalam keterangan persnya, Minggu (30/8).

Dari hasil investigasi yang dilakukan, LSM Kupas Tumpas mendapat kejanggalan pada mata anggaran kantor tersebut. Salah satunya, anggaran perjalanan dinas selama 1 tahun. Pada APBD tersebut, tercatat anggaran perjalanan dinas kepala badan selama 1 tahun sebesar Rp360.000.000.

Kemudian, di masing-masing kegiatan, terdapat lagi anggaran perjalanan dinas dengan total anggaran sebesar Rp1.323.870.000.

“Sesuai data yang kami peroleh dan hasil investigasi kami, banyak kejanggalan. Salah satunya biaya perjalanan dinas dalam kota, luar daerah dan luar provinsi selama 1 tahun sebesar Rp1.323.870.000. Padahal sebelumnya biaya perjalanan dinas sudah ditampung sebesar Rp360.000.000,” kata Parulian, Minggu (30/8).

Menurut perhitungannya, Kepala Badan (PKPAD) Sibolga telah melakukan perjalanan dinas luar daerah dan luar provinsi sebanyak 21 kali dalam 1 tahun.

Ironinya, sesuai APBD TA 2018 tersebut, negara juga menanggung perjalanan dinas setiap kegiatan Kepala Badan PKPAD di dalam kota.

“Kepala Badan melaksanakan tugas di dalam kota, dirinya juga difasilitasi sebesar Rp8 juta. Tercatat 21 kali perjalanan dinas luar daerah dan luar provinsi, menghabiskan anggaran miliaran rupiah sebagaimana yang tercantum dalam APBD tahun 2018. Hal ini menjadi tanda tanya besar, seorang kepala badan melakukan perjalanan dinas kira-kira dua kali dalam 1 bulan,” ketusnya.

Selain biaya perjalanan dinas, LSM Kupas Tumpas juga menyoroti besarnya anggaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di BPKPAD tersebut.

“Ada lagi dugaan mark up anggaran belanja ATK yang menghabiskan anggaran sebesar Rp955.330.000 untuk 61 kegiatan. Karena, setiap kegiatan yang dilaksanakan, terdapat anggaran belanja ATK. Padahal biaya ATK sudah ditampung sebesar Rp200 juta setahun. Dua item belanja ATK tersebut patut dicurigai dan dipertanyakan,” kata Parulian.

Dia percaya, Polres Sibolga mampu mengungkap dugaan penyelewengan APBD TA 2018 tersebut.
Karena, selain dua mata anggaran tersebut, masih banyak mata anggaran lain yang juga turut dilampirkan dalam laporan tersebut. “Oleh karena itu, kita sangat berharap Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan memeriksa Kepala Badan PKPAD Sibolga,” imbuhnya. (fi/rel)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button