Berita

NPHD Dana Pilkada 2020 Belum Tuntas, KPU dan Bawaslu Dipanggil Mendagri

SIMALANGUN, FaseBerita.ID  – Kemendagri akhirnya memanggil KPU Simalungun karena belum menandantangani Nota Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Pemkab Simalungun terkait anggaran Pilkada Simalungun 2020.

Ketua KPU Simalugun Raja Ahab Damanik saat diwawancarai, Minggu (5/10/2019) menjelaskan, di Sumatera Utara ada 6 KPUD daerah yang dipanggil oleh Kemendagri, yakni KPU Simalungun, KPU Tanjung Balai, KPU Nias Selatan, KPU Gunungsitoli, KPU Serdang Bedagai dan KPU Medan.

Untuk di Simalungun sendiri, Pemkab hanya bisa menyediakan anggaran untuk KPU sebesar Rp46,5 miliar. Sementara yang dibutuhkan KPU mencapai Rp61,8 miliar. Itupun KPU sudah melakukan revisi berulang kali dari yang sebelumnya yang diusulkan sebesar Rp71 Miliar.

“Kalau kita menerima anggaran yang disediakan Pemkab Simalungun, maka dikhawatirkan banyak tahapan di KPU tidak bisa dilaksanakan. Itu sebabnya kita belum melaksanakan penandatanganan NPHD,” ujarnya.

“Jadi bukan hanya KPU saja, Bawaslu juga ikut dipanggil Kemendagri,” katanya.

Kemendagri baru-baru ini menyurati KPUD maupun Bawaslu yang belum melaksanakan penandatangan NHPD. Dalam surat tersebut diminta kehadiran ketua KPU untuk datang ke Kemendagri pada Senin (7/10/2019).

“Agendanya adalah pembahasan soal NPHP yang belum dilaksanakan. Jadi kita harapkan dari pertemuan itu ada solusinya,” terangnya.

Raja Ahab menambahkan, dalam perhelatan Pilkada 2020 mendatang yang tahapannya sudah dimulai tahun ini.

Bawaslu Siantar Juga Ikut Ke Mendagri

Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak mau mengambil resiko dengan anggaran yang diusulkan Rp8,6 Miliar, sedangkan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyanggupi Rp 4,447 Miliar dan sampai tanggal (6/10) belum ada kesepakatan penandatangan NPHD dengan pemko.

ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Safii Siregar saat dikonfirmasi media ini mengatakan kalau pihak Bawaslu sendiri belum ada menandatangani NPHD tersebut, karena jauh dari anggaran yang telah di tetapkan Bawaslu Siantar yaitu Rp 8,6 miliar.

“kita tidak mau ambil resiko jadi kita tidak menandatangani yang disepakati pemko jauh dari permintaan yang sudah beberapa kali turun. Yang pertama kita minta 13,6 Miliar, selanjutnya 10,6 miliar dan terakhir 8,6 miliar. Tetapi pemko hanya menyanggupi 4,447 miliar,” ujarnya.

Safii Siregar menambahkan kalau tanggal (7/10/2019) pihak bawaslu akan mengadakan pertemuan dengan Kemendagri untuk membahas anggaran bersama perwakilan dari Pemko Siantar.

“Sore ini Minggu (6/10) kita akan berangkat karena besok akan diadakan pembicaraan dengan Kemendakri dan katanya pihak pemko kalau sekda yang akan hadir di sana. Kita tunggulah hasilnya besok gimana, baru kita bisa ambil tindakan selanjutnya,” tegasnya. (mag04/pra)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker