Berita

Nama Dicatut Jadi Pengurus Parpol, Oknum Calon Gagal jadi Anggota KPPS

TAPTENG, FaseBerita.ID – Fenomena unik dan sedikit menggelitikkan hati muncul pada saat perekrutan calon anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu serentak tahun 2019, di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Saat tahapan akhir tes wawancara, yang digelar dari tanggal 21 hingga 25 Maret 2019, beberapa calon KPPS dengan perasaan kesal terpaksa mengurungkan niat menjadi penyelenggara Pemilu.

Pasalnya, beberapa calon KPPS tersebut terlibat di kepengurusan partai politik (parpol). Saat di konfrontir oleh tim seleksi, dengan memperlihatkan SK pengurus partai, calon KPPS yang tulus hendak berpartisipasi mensukseskan Pemilu diwilayahnya ini, menjadi kebingungan. Mereka tidak tau nama mereka ada di kepengurusan Parpol.

Sontak, kejadian ini sedikit membuat suasana tes wawancara sedikit panas. Beberapa orang calon anggota KPPS yang terdaftar namanya di Parpol sempat emosi. Beruntung petugas seleksi berhasil meredam dan menenangkan suasana. Kegiatan tes wawancara tidak mengalami kendala yang berarti.

Baca: Seleksi KPPS Memasuki Tahapan Wawancara, Tes Motivasi dan Kemampuan Kepemiluan

“Saya tidak tau menahu tentang partai. Kurang ajar itu orang yang telah mencatut nama saya menjadi pengurus partainya,” ujar salah seorang calon anggota KPPS, saat pelaksanaan seleksi di Kelurahan Sibabangun, Sabtu (23/4).

Dikatakannya, sejak menamatkan pendidikan di sekolah lanjutan atas, dirinya tidak pernah terlibat ataupun berkecimpung dalam dunia politik. Hal ini ditandai dengan pada saat parhelatan Pilgubsu 2018, ia masih menjadi anggota KPPS. Bahkan pria yang berprofesi sebagai petani ini mengaku awam dengan segala kegiatan dan hiruk pikuk dunia partai politik.

“Jangankan diberitahu, permisi sajapun tidak. Saya tidak bisa terima ini,” kesalnya.

Bersama rekan-rekannya yang lain, ia menegaskan akan melacak dan menelusuri serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah mencatut dan memasukkan nama mereka kepengurusan partai politik.

“Caleg juga saya tidak pernah. Kita tidak terima ini. Mereka harus mempertanggung jawabkannya,” pungkasnya.

Dari hasil penelusuran, adanya calon anggota KPPS yang terlibat partai politik tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, merupakan imbas dari pelaksanaan verifikasi parpol yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Beberapa partai politik mencatut beberapa nama untuk kelengkapan berkas administrasi agar lolos verifikasi faktual.

Kemungkinan lainnya adalah, kewajiban yang dibebankan parpol kepada setiap caleg untuk membentuk kepengurusan di Dapil masing-masing, baik tingkat Kecamatan maupun Desa. Diduga, beberapa caleg mengambil jalan pintas mencatut nama seseorang tanpa konfirmasi dan minta izin apakah bersedia atau tidak. (ztm/osi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button