Berita

Minim Personel, Dishub Bingung Perbaiki Traffic Light

FaseBerita.ID – Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siantar menggelar rapat dengar pendapat LPJ Walikota Siantar Tahun 2019, Kamis (23/7).

Dishub menyampaikan besaran anggaran tersedia sebesar Rp750 juta untuk pengadaan traffic light di Kota Siantar bersumber dari APBD 2019.

Anggota DPRD Siantar Nurlaela Sikumbang menjelaskan, dana untuk pengadaan traffic light sangat besar. Namun masih banyak traffic light yang sering mati dan rusak.

“Kami menganalisis ada kesinambungan anggaran yang cukup besar untuk traffic light. Soalnya meterialnya tidak begitu besar dan sering padam,” ujar Nurlela dalam RDP itu.

Kepala Dinas Perhubungan Siantar Esron Sinaga menyampaikan, data per Juli 2020 ada 10 traffic light yang masih beroperasi dari jumlah total 12 unit. Selain itu, ada 16 titik lokasi lampu hati-hati.

“Perhitungan kami anggaran itu termasuk biaya pengadaan traffic light harganya memang mahal. Sebab harus dipesan dari luar kota. Namun, saat ini masih ada 2 traffic light tidak berfungsi karena rusak,” ujarnya menjawab pertanyaan peserta rapat.

Esron kemudian  melanjutkan, ia mengakui memiliki kendala dalam perawatan traffic light karena minim personel di bidang teknisi khususnya kelistrikan.

Untuk mengatasi kendala jaringan listrik, pihaknya hanya mengandalkan pengalaman tanpa keahlian khusus.

“Jujur kalau rusak traffic light, kami bingung untuk memperbaiknya. Karena anggota tidak paham soal listrik, semuanya dikerjakan otodidak,” ujarnya.

“Begitu juga dengan masalah pengaturan lalulintas. Seharusnya ada bantuan dari Kasatlantas, jangan kami semua Dinas Perhubungan,” terang Esron.

Semetara Anggota DPRD Siantar Daud Simanjuntak meminta Dishub fokus dalam mengembalikan fungsi terminal di Tanjung Pinggir.

“Saya meminta fungsi terminal benar-benar dijalankan. Terminal Tanjung Pinggir akan menerima alokasi anggaran Rp46 milliar untuk rehabilitasi terminal. Di sini Dishub harus mendukung untuk kemajuan ekonomi Siantar,” ungkap Daud.

Menjawab hal itu, Dishub menilai Terminal Tanjung Pinggir dibawah tim Kemenhub Wilayah II Sumatera Utara enggan melibatkannya dalam konsep teknis.

Berdasarkan data yang disampaikan Dishub Siantar dalam LPJ Walikota Siantar 2019 diketahui serapan retribusi daerah untuk parkir tepi jalan umum tahun 2019 Dishub Siantar menyerap sebesar Rp 6.851.514.000,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp 6.873.203.000,00.

Kemudian, retribusi izin trayek tahun 2019 Rp 23.480.000,00 dan tahun 2018 Rp 181.000.000,00. (ros)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button