Berita

Menuju Pilkada Asahan 2020 Pencalonan Nurhajizah Bisa Terganjal PKPU

ASAHAN, FaseBerita.ID – Rencana mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Brigjend (Purn) Nurhajizah Marpaung untuk membidik kursi Bupati Asahan di Pilkada serentak 2020 berpotensi terganjal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2017, perubahan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 4 menyebutkan tentang persyaratan calon, poin p nomor 2 menegaskan belum pernah menjabat sebagai ‘Wakil Gubernur bagi calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota atau wakil walikota di daerah yang sama’.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Hidayat SP mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan bekerja sesuai aturan.

“Selagi tidak menyalahi dengan peraturan termasuk PKPU, siapapun boleh mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Karena itu sudah diatur dalam undang undang. KPU akan bekerja sesuai tahapan. Pedomannya UU nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 15 tahun 2017,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Senin (21/10/2019) di ruangannya.

Ditanya mengenai pencalonan mantan Wagubsu di Pilkada Asahan 2020, Hidayat menjelaskan sebagai penyelenggara pihaknya akan bekerja sesuai dengan proses dan tahapan yang berlaku. Hingga pada akhirnya nanti seluruh calon yang mendapat rekomendasi partai atau jalur perorangan sampai dan mendaftar ke KPU barulah mereka mulai bekerja melakukan penyeleksian dengan menegakkan pedoman aturan yang sudah ditetapkan terkait pemilihan kepala daerah.

“Sekali lagi disampaikan bahwa KPU tetap akan bekerja sesuai dengan tahapan dan peraturannya,” tegas Hidayat.

Terpisah Komisioner KPU Sumut Batara Manurung menyebutkan bahwa PKPU nomor 15 tahun 2017 menegaskan bahwa tidak boleh kalau sudah pernah menjabat sebagai guburenur atau wakil gubernur berarti gak bisa mencalon sebagai bupati atau wakil bupati di daerah yang sama. Ketika sudah pernah menjadi bupati atau walikota maka tidak boleh menjadi wakil bupati atau wakil walikota di daerah yang sama.

Terkait pengertian jabatan gubernur atau wakil gubernur juga dijelaskan di PKPU tersebut, jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan dan yang diangkat DPRD Provinsi.

“Terkait pencalonan Nurhajizah saya tidak bisa berkomentar sekarang karena memang belum masuk di tahapan berkas KPU. Kita lihat nanti jika sudah mendapat dukungan dari partai atau perseorangan dan mendaftar ke KPU,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui pencalonan Mantan Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung di Pilkada Asahan 2020 mengincar posisi Bupati Asahan. Saat mendaftar ke Partai Perindo, Nurhajizah memutuskan maju berpasangan dan menggandeng politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Henri Siregar sebagai bakal calon wakil bupatinya.

Selain telah mendaftar ke Gerindra, Perindo, Nurhajizah juga sudah melayangkan berkas pencalonannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (per/rah)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close