Berita

Melalui Proses Panjang NPHD untuk Pilkada Simalungun Ditandatangani

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Akhirmya setelah melalui beberapa proses, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Simalungun ditandatangani bersama Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Penandatanganan NPHD itu dilaksanakan di ruang Kepala Badan Keuangan Daerah Simalungun, Frans Saragih, Pamatang Raya, Jumat (8/11/2019) kemarin.

Sesuai Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 batas terakhir penandatangan bersama terhadap NPHD itu dilaksanakan 1 Oktober 2019 lalu, namun Pemkab Simalungun terkesan mengulur-ulur waktu tanpa diketahui alasannya.

Padahal tahapan Pilkada 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dimulai tepat tanggal 1 Oktober 2019, sampai satu bulan lebih waktu diulur sehingga pelaksanaan tahapan sempat terbengkalai.

Akan tetapi setelah melalui proses panjang, dimulai pengusulan anggaran, rapat dengar pendapat (RDP) diruang DPRD Simalungun, efesiensi anggaran dan pengalokasian anggaran yang kurang wajar.

Meski kurang wajar, Pemkab Simalungun malah bertahan pada pagu Rp 45 Milyar untuk KPU, beranjak jauh dari usulan KPU sebelumnya sebesar Rp 70 Milyar.

Bawaslu Simalungun juga mengalami hal yang sama, diawal mengusulkan anggaran sebesar Rp 32 Milyar, tetapi Pemkab Simalungun hanya mampu mengalokasikan sebesar Rp 13 Milyar.

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu Simalungun menyurati Pemkab perihal penambahan pengalokasian anggaran karena dianggap tidak cukup untuk pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pilkada 2020.

Beberapa kali KPU dan Bawaslu menyurati Pemkab Simalungun namun tak digubris, selanjutnya KPU dan Bawaslu meminta bantuan pendampingan dari Provinsi juga tak digubris Pemkab.

Hingga akhirnya, sampailah dipertemukan oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) barulah Pemkab Simalungun mau menandatangani NPHD, itupun 10 hari setelah difasilitasi Mendagri, Selasa (29/10/2019) lalu.

Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution didampingi M Adil Saragih bersama Kaban Keuangan Pemkab Simalungun

Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nazlan Nasution saat dikonfirmasi via selulernya, Minggu (10/11/2019) sekira pukul 13.45 WIB, membenarkan telah melakukan penandatanganan NPHD bersama Pemkab Simalungun.

“Penandatanganan NPHD itu merupakan wujud dukungan Pemkab Simalungun terhadap seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan pengawasan pilkada di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 mendatang,”ujarnya.

Lanjut Choir Nasution menerangkan dalam NPHD disebut Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran kepada Bawaslu Simalungun menjadi sebesar Rp. 15.041.470.000 dengan tiga tahap pencairan.

“Untuk Bawaslu Simalungun Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran menjadi Rp 15 M lebih, tiga kali cair. Tahap I  40% dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 6.016.588.000 itu dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD,”terangnya.

Sambung Choir Nasution, untuk tahap II, 50% dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 7.520.735.000, dicairkan paling lambat 4 bulan sebelum hari pemungutan suara dan  pencairan tahap III, 10% dari nilai NPHD sebesar Rp. 1.504.147.000, dicairkan paling lambat 1 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Bilamana nantinya anggaran tersebut tidak mencukupi saat pelaksanaan Pilkada maka Bawaslu dipersilahkan mengusulkan anggaran tambahan kembali kepada Pemerintah Daerah pada anggaran perubahan (P-APBD) tahun 2020 dan selajutnya akan diadakan addendum NPHD sebagaimana mestinya,”pungkasnya.

Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik saat dikonfirmasi melalui selulernya, berterimaksih untuk Pemkab Simalungun dan akan melaksanakan tahapan Pilkada 2020 sesuai peraturan yang ada.

“NPHD sudah kita tandatangani bersama Pemkab Simalungun melalui proses  yang panjang, trimakasih kepada Pemkab, kita siap melaksanakan tahapan Pilkada 2020 sesuai aturan yang telah ditentukan,”imbuhnya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun, Frans Saragih saat dikonfirmasi via selulernya, Minggu (10/11/2019), berharap pelaksanaan Pilkada Bupati terselenggara dengan baik.

“Ya sudah kami tandatangani bersama, untuk KPU Simalungun, sebesar Rp 48,6 M dan Bawaslu Simalungun Rp 15 M lebih, kita berharap agar dalam penggunaan anggaran seperti yang tertuang dalam naskah dimaksud kelak dapat dipertanggungjawabkan sebaik mungkin, dan berharap pelaksanaan Pilkada di Simalungun berjalan dengan baik, aman dan damai,” singkatnya

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close