HUT RI
Berita

Masyarakat di Paluta Tandatangani Petisi Tolak Pembahasan RUU HIP

FaseBerita.ID – Sejumlah elemen masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta) yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa gelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Aksi ditandai dengan pembubuhan tandatangan petisi penolakan RUU HIP di atas spanduk sepanjang dua puluh meter di depan kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Jum’at (19/6).

Dalam spanduk tersebut bertuliskan; Petisi Masyarakat Tabagsel Menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966 Harga Mati. Sekali Pancasila Tetap Pancasila.

Dalam aksi itu tampak warga turut antusias membubuhkan tandatangan di atas spanduk, mulai dari tukang becak, pengendara yang melintas, organisasi kemasyarakatan, OKP, LSM dan jurnalis Paluta.

Penggagas aksi, Mauliddar Siregar mengatakan aksi digelar karena menurutnya RUU HIP tidak sesuai karena ada wacana perubahan Pancasila menjadi trisila atau ekasila.

“Pancasila sebagai ideologi jangan dikutak-katik lagi, sudah final, ngapain lagi dibahas. Pembahasan RUU HIP jangan hanya ditunda, sebaiknya dibatalkan saja”, ujar Mauliddar.

Masih menurut Mauliddar, RUU HIP dianggap dapat mendegradasi harkat dan martabat Pancasila dan bisa mengembalikan paham komunisme yang merusak tatanan kehidupan bernegara di Republik Indonesia.

Aksi membentangkan spanduk petisi penolakan terhadap RUU HIP ini akan digelar sampai hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Paluta, Anwarsyah Siregar usai membubuhkan tandatangannya mengungkapkan sangat menyayangkan sikap Anggota DPR RI dalam membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di tengah pandemi covid 19 yang melanda bangsa Indonesia saat ini.

Ditambahkannya, tidak dicantumkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran menguatkan dugaan bahwa dalam rancangan undang-undang ini disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang pro terhadap paham komunisme.

Sebab, sudah diketahui bersama bahwa ditetapkannya TAP MPRS/XXV/1966 adalah karena sejarah kelam bangsa Indonesia yang ditingkahi oleh Partai Komunis Indonesia pada saat itu.

“Kami meminta DPR RI agar membatalkan pembahasan RUU HIP. Kami juga mengajak seluruh komponen pemuda untuk bersuara dalam menolak pembahasan RUU ini. Jangan jadikan ini sebagai momen kepentingan di tengah pandemi Covid-19 untuk memuluskan kepentingan para elit,” tegas Anwar. (ais)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button