Berita

Massa Lipan dan Tipikor Unjuk Rasa di Kejatisu: Dua Dinas Simalungun Diduga Mark Up Rp2,2 M

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Aliansi bersama DPP Lipan dan DPC Tipikor Indonesia Siantar-Simalungun kembali menggeruduk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dengan melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (13/2).

Aksi ini merupakan yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 untuk menindaklanjuti laporan dari Aliansi bersama DPP Lipan dan DPC Tipikor Indonesia Siantar-Simalungun terkait dugaan korupsi di dua Dinas Kabupaten Simalungun yang telah dilayangkan ke Kejatisu sebelumnya pada Senin (23/12/2019) lalu.

Koordinator aksi, Junaidi Siregar dalam orasinya mendesak pihak Kejaksaan Sumatera Utara untuk segera mengusut kasus ini yaitu dugaan korupsi yang terjadi di dua Dinas Kabupaten Simalungun yang telah merugikan negara hingga Rp2,2 miliar.

“Dalam aksi itu hampir terjadi gesekan antara massa dan pihak pengamanan. Karena pihak kepolisian melarang dan menggagalkan pengunjuk rasa yang akan melakukan aksi bakar ban. Namun, stelah dilakukan mediasi oleh pihak kejaksaan akhirnya massa mengalah untuk tidak melakukan aksi bakar ban demi kenyamanan bersama,” ujarnya.

“Kami meminta pihak Kejatisu untuk tidak bermain-main dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Apalgi persoalan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi masalah utama di negeri ini. Dimana kita meminta Kejati untuk segera mengusut dugaan praktik korupsi di dua dinas di Kabupaten Simalungun yakni Dinas PU, Perumahan dan Penataan Ruang yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp500 juta TA 2018 serta BPMPN dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar TA 2016,” tambah Hasan Bahri Harahap, yang juga menyampaikan orasinya.

Junaidi dan Hasan menegaskan, pihaknya akan terus memantau persoalan ini. Jika dalam penanganan laporan ini dinilai lamban maka mereka akan segera kembali melakukan aksinya dengan jumlah massa yang lebih besar, demi penegakan supremasi hukum di negeri ini.

Sumardi SH, selaku Seksi Penkum di unit C yang juga mewakili Kasipenkum Kejatisu Sumanggar SH menanggapi permintaan massa dan mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan itu.

“Saya tegaskan bahwa kami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan tegas dan serius dalam mengusut dugaan korupsi di dua Dinas Kabupaten Simalungun yang telah kawan-kawan laporkan pada kami,” ujarnya.

“Saat ini surat laporan pengaduan kawan-kawan sudah ada pada saya, dan saya meminta waktu dua minggu untuk menindaklanjuti dan memanggil pihak-pihak terkait dalam laporan itu,” tambahnya.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua karena telah bersedia menjadi mitra kami dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini terkhusus Sumatera Utara,” pungkasnya.

Sebelum membubarkan diri, massa menyampaikan bahwa dalam waktu dekat mereka akan kembali memasukkan laporan terkait adanya dugaan pungli yang belakangan ini juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun.

Sementara Kadis PUPR Benny Saragih membantah kalau pihaknya melakukan dugaan korupsi.

“Saya tahu mereka demo. Itu hak mereka. Tapi, PUPR Simalungun tidak ada korupsi tahun 2018. Mana ada lagi yang berani korupsi. Kalau mau data datang saja ke kantor,” ujarnya singkat. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close